Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — DPRD Kota Makassar mendorong Pemerintah Kota Makassar segera mengambil langkah untuk mendapatkan kewenangan pengelolaan kawasan pelelangan ikan Paotere yang saat ini masih berada di bawah kendali PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menegaskan status kawasan tersebut masih menjadi bagian dari wilayah yang dikelola Pelindo sehingga pemerintah kota belum bisa melakukan pengelolaan secara penuh.
“Status pelelangan Paotere itu masih berada di wilayah Pelindo. Jadi Pelindo masih memiliki hak penuh terhadap pengelolaan wilayah di sana,” ujar Ray, Jumat (06/03).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat Pemkot Makassar tidak leluasa melakukan pembenahan fasilitas menggunakan anggaran daerah. Jika APBD digunakan di kawasan yang bukan aset pemerintah kota, hal itu berpotensi menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum.
“Kalau APBD masuk di situ pasti akan jadi masalah, karena kita mengelola sebuah tempat yang bukan aset kita,” jelasnya.
Karena itu, DPRD mendorong adanya solusi melalui skema kerja sama atau penyewaan kawasan dari Pelindo kepada Pemkot Makassar. Dengan begitu, pemerintah kota memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengelola dan memperbaiki fasilitas di kawasan tersebut.
“Kami berharap Pelindo bisa memberikan proses sewa-menyewa atau diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar agar bisa dikelola dengan baik,” kata Ray.
Ia juga meminta Pemkot Makassar melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh sebelum proses pengelolaan dilakukan, guna menghindari potensi persoalan di kemudian hari.
Di sisi lain, Ray menyoroti besarnya kontribusi ekonomi kawasan Paotere bagi pendapatan daerah. Retribusi yang dibayarkan masyarakat setiap hari di lokasi tersebut disebut telah menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) lebih dari Rp1,2 miliar setiap tahun.
“Masyarakat di sana membayar pajak dan retribusi setiap hari. Dari situ PAD yang dihasilkan lebih dari Rp1,2 miliar per tahun,” ujarnya.
Namun, menurutnya kondisi fasilitas di lokasi pelelangan masih memprihatinkan. Ribuan pedagang dan nelayan yang beraktivitas di sana harus berhadapan dengan kondisi yang minim perlindungan dari cuaca.
“Ada lebih dari 2.000 masyarakat yang beraktivitas di sana, mereka merasakan panas saat matahari terik dan kehujanan saat musim hujan. Pemerintah Kota Makassar perlu malu kalau tidak memberikan feedback kepada masyarakat yang sudah berkontribusi,” tegas Ray.
Ia menilai persoalan status pengelolaan Paotere perlu segera diselesaikan melalui pendekatan dan komitmen antara pemerintah kota dan Pelindo agar perbaikan fasilitas dapat segera dilakukan.
“Pengelolaan akan berdampak langsung pada kenyamanan nelayan, pedagang, serta optimalisasi PAD bagi Kota Makassar,” tukasnya.
