Pakar dan Aktivis Sebut Perlu Ada Upaya Serius untuk Mencegah Kebangkitan Fundamentalisme

Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah praktisi dan pakar membahas terkait fundalisme yang dinilai rawan menimbulkan gesekan di tengah masyarakat. Perlu ada penanganan dengan melibat lintas sektor baik pemerintah di level daerah maupun pusat.

Cendekiawan Muslim Profesor Zuly Qodir mengatakan fundamentalisme yang paling rawan biasanya berkaitan dengan agama dan etinisitas. Karena kedua jenis fundamentalisme ini memang bisa memberikan dampak karena seringkali seseorang akan mudah terpengaruh jika berkaitan dengan agama dan etnisitas. Oleh karena itu pemahaman terkait inklusivitas tentang orang beragama dan menghargai orang berbeda pandangan dan agama harus terus digalakkan.

BACA JUGA: Ini Sosok Bos Menyuruh Ganti Pelat Nomor BMW Cristiano Tarigan Penabrak Mahasiswa FH UGM

"Kalau itu berkaitan dengan ormas fundamentalisme, tentu perlu ada perhatian dari ormas moderat seperti NU dan Muhammadiyah serta masyarakat sipil, agar memberikan pandangan dan pemahaman yang lebih moderat," katanya dalam diskusi bertajuk Membangun Gerakan Kewargaan dan Kebangsaan, Melawan Intoleransi dan Fundamentalisme, Sabtu (31/5/2025).

Wakil Rektor UMY ini menyarankan sejumlah upaya pencegahan bangkitnya kelompok fundamentalis. Di antaranya memetakan leveling kelompok tertentu yang mengarah ke fundamentalis. Dalam konteks ini tidak hanya mengarah ke Islam saja, namun fundamentalis agama secara umum. "Sehingga perlu dibuat semacam level, untuk bisa dipetakan dan dilakukan pencegahan," katanya.

Meski demikian, ada juga fundamentalis yang berlatarbelakang ekonomi. Pencegahan dilakukan dengan pendekatan berbasis ekonomi. Kelompok moderat atau pemerintah bisa melakukan pencegahan dengan intervensi ekonomi. "Misalnya anaknya butuh biaya sekolah ya dibantu membiayai, diberi beasiswa. Contohnya seperti Ali Fauzi napi teroris, itu dibantu secara ekonomi dan saat ini bisa berubah menjadi moderat dan menjadi duta perdamaian," katanya.

Koordinator Masyarakat Damai Yogyakarta Lilik Krismantoro menambahkan kombinasi berbagai faktor sosial dan ekonomi memang bisa menciptakan lingkungan yang kondusif bagi potensi eskalasi radikalisasi dan fundamentalisme di Indonesia. Oleh karena itu butuh intervensi yang strategis dan terukuruntuk dilakukan pencegahan.

Menurutnya seluruh elemen bangsa harus memiliki komitmen yang kuat untuk menolak segala bentuk kekerasan fisik dan simbolik, tindakan intoleransi serta fundamentalisme agama yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Aparat penegak hukum memiliki peran krusial dalam menegakkan hukum dan melindungi warga negara dari segala bentuk ancaman intoleransi, radikalisme, dan kekerasan.

"Pemerintah pusat dan daerah, lembaga penegak hukum, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media
massa harus memberikan perhatian yang lebih serius dan bekerja sama secara sinergis dalam mengatasi akar permasalahan radikalisasi dan fundamentalisme. Diperlukan kebijakan dan program yang komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai sektor," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News