Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (dok. Syamsi/KabarMakassar)KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan akan menyiapkan langkah mitigasi menyusul meningkatnya kewaspadaan nasional terhadap penyebaran penyakit campak.
Upaya tersebut akan dilakukan melalui koordinasi dengan dinas kesehatan di daerah serta mengikuti standar penanganan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan jajaran kesehatan untuk merumuskan langkah antisipatif.
Skema penanganan nantinya akan disesuaikan dengan pedoman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
“Kita akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, ya. dan biasanya yang begitu akan ada formulasi bersama Kemenkes yang menjadi standar. Nanti akan kita terangkan. Seperti TBC kan, kita lakukan screening. Kalau campak, nanti kita lihat modelnya seperti apa. Kita harus melakukan mitigasi baik-baik, rencana aksinya,” ujar Andi Sudirman, Kamis (05/03/2026).
Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi juga akan memastikan ketersediaan vaksin sebagai bagian dari langkah pencegahan. Pengecekan stok vaksin akan dilakukan melalui koordinasi dengan dinas kesehatan daerah.
“Nanti kita akan cek. Kita harus cek dulu,” katanya.
Sementara itu, kewaspadaan terhadap campak meningkat setelah pemerintah pusat melaporkan masih adanya kejadian luar biasa (KLB) di sejumlah daerah.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebelumnya menyampaikan perkembangan situasi campak nasional dan global dalam konferensi pers daring pada akhir Februari lalu.
Berdasarkan data nasional, sepanjang 2025 tercatat 63.769 kasus suspek campak di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 11.094 kasus telah terkonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium dengan 69 kematian atau case fatality rate (CFR) sebesar 0,1 persen.
Sementara pada tahun 2026 hingga minggu ketujuh, tercatat 8.224 kasus suspek campak. Sebanyak 572 kasus di antaranya telah terkonfirmasi laboratorium dengan empat kematian atau CFR sebesar 0,05 persen.
Dalam periode tersebut juga terjadi 21 kejadian luar biasa suspek campak serta 13 KLB campak yang telah terkonfirmasi laboratorium. Kasus tersebut tersebar di 17 kabupaten/kota yang berada di 11 provinsi di Indonesia.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni menegaskan bahwa campak merupakan penyakit dengan tingkat penularan yang sangat tinggi. Karena itu, setiap peningkatan kasus harus segera ditangani melalui sistem kewaspadaan yang kuat.
“Campak memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi. Karena itu, setiap peningkatan kasus harus direspons dengan cepat melalui surveilans yang kuat dan pelaporan yang tepat waktu,” ujar dr. Andi.
Ia menjelaskan bahwa temuan kasus suspek campak sepanjang 2025 meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencapai sekitar 147 persen dibandingkan data tahun 2024.
“Kami terus memperkuat surveilans campak secara nasional, termasuk penyelidikan epidemiologi maksimal 24 jam setelah penemuan kasus dan pelaporan real time melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR),” jelasnya.
Selain faktor dalam negeri, peningkatan kasus campak juga dilaporkan terjadi di sejumlah kawasan dunia. Wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat termasuk yang mengalami kenaikan kasus sehingga meningkatkan potensi penularan lintas negara.
Indonesia bahkan menerima notifikasi International Health Regulations (IHR) terkait kasus campak pada warga negara asing asal Australia yang sempat melakukan perjalanan dan tinggal sementara di Indonesia. Seluruh kasus tersebut dilaporkan telah sembuh dan koordinasi lintas negara terus dilakukan.
Konsultan Penyakit Infeksi dan Tropik Anak Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Mulya Rahma Karyanti, menyebut dinamika kasus campak sangat dipengaruhi oleh kesenjangan cakupan imunisasi di berbagai daerah.
“Secara nasional capaian imunisasi campak-rubella sudah melampaui target, namun kasus masih terjadi di provinsi, kabupaten, bahkan desa tertentu yang memiliki cakupan imunisasi rendah. Di wilayah-wilayah inilah risiko KLB campak menjadi lebih tinggi,” pungkasnya.
