Resmi Jadi BUMN, DSI Siap Kendalikan Ekspor Sawit hingga Batu Bara

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara cegat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026). ANTARA/Bayu Saputra

Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat langkah penguatan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) dengan membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) baru. Perusahaan ini diproyeksikan menjadi pemain kunci dalam mengendalikan ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi (ferro alloy).

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, memastikan DSI akan resmi beroperasi dalam waktu dekat. Kantor pusatnya telah disiapkan di Gedung Danantara dan dijadwalkan diresmikan pekan depan.

“Statusnya BUMN,” ujar Rosan singkat, menegaskan posisi strategis DSI sebagai entitas negara, bukan swasta, Jumat (22/5/2026).

Langkah ini sekaligus menandai perubahan besar dalam sistem ekspor nasional. Pemerintah ingin memastikan seluruh transaksi komoditas unggulan berjalan lebih transparan dan memberikan nilai tambah maksimal bagi negara.

Ujung Tombak Pengawasan Ekspor

Pembentukan DSI tidak lepas dari maraknya praktik kecurangan dalam ekspor, seperti under invoicing dan transfer pricing yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Under invoicing merujuk pada praktik pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya, sedangkan transfer pricing berkaitan dengan manipulasi harga antar perusahaan terafiliasi untuk mengurangi beban pajak.

Melalui DSI, pemerintah ingin menutup celah tersebut. Pada tahap awal, mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai sekaligus perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Peran ini dinilai krusial untuk memastikan harga yang digunakan dalam transaksi benar-benar mencerminkan nilai pasar yang wajar.

Dipimpin Tokoh Berpengalaman Global

Untuk memperkuat operasional, pemerintah menunjuk Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT DSI. Rosan menyebut Luke memiliki rekam jejak kuat di sektor mineral dan perdagangan global.

Pengalamannya di berbagai perusahaan multinasional, termasuk di PT Vale Indonesia, serta jaringan luas di industri menjadi modal penting dalam mengawal misi besar DSI.

“Dia punya pengalaman, jaringan, dan kinerja yang sangat baik,” ujar Rosan.

Kebijakan Besar di Era Prabowo

Pembentukan DSI sejalan dengan kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan BUMN sebagai eksportir tunggal untuk komoditas SDA utama.

Dalam Peraturan Pemerintah terbaru tentang Tata Kelola Ekspor SDA, pemerintah mewajibkan penjualan komoditas seperti sawit, batu bara, dan ferro alloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk.

Kebijakan ini diyakini akan memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

Dengan kehadiran DSI, pemerintah berharap tata kelola ekspor menjadi lebih transparan, efisien, dan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara