Sekprov Sulsel Jufri Rahman membekali CPNS dengan nilai ASN dan arah baru UU ASN 2023 secara virtual (dok. Ist)KabarMakassar.com — Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bagi calon aparatur sipil negara saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Dasar CPNS yang digelar secara virtual, Kamis (16/04).
Kegiatan ini diikuti sekitar 80 peserta CPNS sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas aparatur pemerintah. Pelatihan tersebut menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi untuk menciptakan ASN yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, penguatan kompetensi dinilai menjadi faktor penting dalam membentuk kualitas pelayanan publik.
Dalam pemaparannya, Jufri menekankan bahwa pendidikan dan pengembangan keterampilan merupakan langkah awal yang harus dimanfaatkan oleh CPNS sejak awal karier. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan aparatur tidak ditentukan oleh titik awal karier, melainkan oleh konsistensi dalam meningkatkan kapasitas diri.
Menurutnya, masa awal sebagai CPNS merupakan waktu yang tepat untuk memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan tambahan. Pengembangan diri secara berkelanjutan dinilai menjadi kunci dalam membangun karier ASN yang profesional.
“Jangan berhenti di sini sebagai CPNS. Langkah pertama adalah pendidikan. Selama masa CPNS, manfaatkan waktu untuk melanjutkan pendidikan atau mengikuti kursus keterampilan, seperti bahasa. Tingkatkan kemampuan melalui pendidikan dan keterampilan,” ujar Jufri.
Selain peningkatan pendidikan, ASN juga dituntut memiliki sikap profesional serta membangun hubungan kerja yang sehat. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki diharapkan mampu membentuk perilaku kerja yang produktif dan bertanggung jawab.
Penguatan nilai spiritual juga dinilai penting sebagai fondasi integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Integritas menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Dalam menghadapi tantangan birokrasi modern, ASN juga diwajibkan memiliki tiga kompetensi utama. Kompetensi tersebut meliputi kemampuan manajerial, teknis, dan sosiokultural yang harus dimiliki oleh setiap aparatur negara.
Ketiga kompetensi ini dinilai penting untuk memastikan ASN mampu bekerja secara efektif dalam berbagai situasi. Kepercayaan publik terhadap ASN sangat bergantung pada kualitas kinerja dan integritas aparatur.
“Jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Kepercayaan itu penting, dan sekali rusak akan sulit diperbaiki,” tegasnya.
Selain penguatan kompetensi individu, pemerintah juga terus mendorong transformasi sistem manajemen ASN secara nasional. Perubahan kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menjadi landasan pembenahan manajemen aparatur negara.
Regulasi tersebut menetapkan sejumlah agenda prioritas dalam pengelolaan ASN secara lebih modern. Transformasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem birokrasi yang lebih transparan dan berbasis kinerja.
Terdapat tujuh agenda utama dalam transformasi manajemen ASN yang menjadi fokus pemerintah. Agenda tersebut meliputi transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, kemudahan mobilitas talenta nasional, serta percepatan pengembangan kompetensi aparatur.
Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan tenaga non-ASN serta reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan aparatur. Digitalisasi manajemen ASN dan penguatan budaya kerja juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan citra institusi pemerintah.
Pemerintah menilai transformasi manajemen ASN harus diiringi dengan penguatan nilai dasar aparatur negara. Nilai dasar ASN yang dikenal dengan BerAKHLAK menjadi pedoman perilaku dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Nilai tersebut mencakup orientasi pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmonisasi, loyalitas, adaptasi, serta kolaborasi dalam bekerja. Melalui penerapan nilai tersebut, ASN diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional dan berintegritas kepada masyarakat.
