Sekertaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Ray Suryadi Arsyad (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Sekertaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Ray Suryadi Arsyad, meminta kejelasan status pembangunan Rumah Sakit (RS) Ujung Pandang Baru.
Hal tersebut disampaikan Ray Suryadi usai empat tahun RS Ujung Pandang Baru belum menunjukkan propppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppgres berarti.
Ray melontarkan pernyataan keras bila proyek tersebut terus dibiarkan tanpa kejelasan. “Kalau tidak mau serius, lebih baik dibongkar saja. Jangan kasih masyarakat janji-janji palsu. Nanti jadi rumah sakit kamuflase,” tegasnya melalui saluran telpon, Jumat (13/02).
Menurut Ray, sejak awal pihaknya telah berulang kali mengingatkan dalam forum rapat agar aset mangkrak milik pemerintah, termasuk RS Ujung Pandang, segera ditangani serius, apalagi setelah kepemimpinan wali kota yang baru berjalan.
“Harusnya aset-aset terbengkalai seperti itu di-nolkan dulu. Kalau ada masalah hukum, tempuh jalur hukumnya, baru dilanjutkan pembangunannya,” ujar Ray.
Politisi Demokrat itu menilai, ketidakjelasan status proyek membuat penggunaan anggaran menjadi tidak akuntabel. DPRD, kata dia, ingin ada kepastian apakah pembangunan akan dilanjutkan atau justru dihentikan total.
“Yang kita inginkan kejelasan. Dilanjutkan atau tidak. Kalau lanjut, skema penganggarannya bagaimana? Di-nolkan dari awal atau diteruskan dengan konsekuensi tertentu,” ujarnya.
Ray juga menyoroti perlunya penjelasan teknis dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait metode penyelesaian proyek yang dianggap berjalan setengah hati.
“Ini bukan saya yang harus jelaskan, harusnya TAPD. Apa metode mereka menyikapi proyek yang tidak jelas keberlanjutannya seperti ini,” katanya.
Sorot Akses Layanan Kesehatan
Ray menegaskan, pembangunan RS Ujung Pandang pada awalnya dirancang untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga pesisir dan wilayah utara Makassar yang selama ini harus menempuh jarak jauh berobat ke RSUD Daya.
“Awalnya niatnya sangat baik, supaya masyarakat bisa dapat fasilitas kesehatan lebih dekat, tidak perlu jauh-jauh,” ucapnya.
Ray mengungkapkan bangunan RS Ujung Pandang dirancang enam lantai. Namun berdasarkan informasi Dinas Kesehatan, pada 2026 baru ditargetkan dua lantai bisa difungsikan setelah ada lanjutan pekerjaan. Meski begitu, Ia menilai persoalan utama bukan pada teknis, melainkan keseriusan pemerintah daerah.
“Ini bukan persoalan besar sebenarnya, karena leading sector-nya pemerintah kota sendiri. Aset kita, bangunan kita, penganggarannya juga kita,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung rencana bantuan pusat yang sebelumnya disebut akan menopang kelanjutan proyek, namun hingga kini belum jelas realisasinya.
Ia menekankan pemerintah harus fokus menuntaskan proyek yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sebelum menjalankan proyek prestise.
Ray juga mengingatkan agar tidak ada ego politik dalam melanjutkan proyek peninggalan pemerintahan sebelumnya. “Jangan ada pikiran ini peninggalannya siapa lalu tidak mau dilanjutkan. Ini aset Pemerintah Kota Makassar, harus diberikan sepenuhnya untuk masyarakat,” tukasnya.
