Sekretaris DPD II Partai Golkar Makassar, Andi Suharmika (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika menyebut, infrastruktur hingga persoalan pengangkutan sampah menjadi keluhan paling dominan yang disampaikan warga saat melaksanakan reses di daerah pemilihannya.
Ia mengungkapkan, berbagai persoalan mencuat di tengah masyarakat, terutama program lanjutan yang dinilai belum tuntas dikerjakan pemerintah kota.
“Sudah reses kemarin, kalau di dapil tentu ada berbagai persoalan yang mencuat. Ada beberapa program lanjutan yang memang harus segera diselesaikan oleh pemerintah kota,” ujarnya, Minggu (22/02).
Menurutnya, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama warga. Sejumlah titik jalan dan fasilitas dasar disebut belum rampung akibat keterbatasan anggaran dari tahun ke tahun.
“Permasalahan infrastruktur ini yang paling banyak dikeluhkan. Karena memang ada pekerjaan yang belum tuntas akibat keterbatasan anggaran. Insyaallah ini menjadi komitmen kami di DPRD untuk menjembatani agar bisa segera direalisasikan dan dioptimalkan penyelesaiannya di tahun berjalan,” tegasnya.
Selain infrastruktur, persoalan persampahan juga banyak disorot masyarakat di tingkat kelurahan. Warga meminta pengangkutan sampah lebih maksimal, khususnya terkait mobil amrol atau mobil tongkang.
“Armada sebenarnya bukan sepenuhnya kurang, tapi banyak kendaraan yang sudah tua dan butuh peremajaan serta perawatan. Ini menjadi atensi saya agar pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk pembelian atau peremajaan mobil tongkang di kelurahan supaya pengangkutan sampah berjalan efektif,” paparnya.
Tak hanya itu, keluhan soal distribusi air bersih PDAM juga muncul di beberapa titik, terutama di wilayah pinggir tol. Meski tidak terjadi secara menyeluruh, kebutuhan air bersih di lokasi tertentu disebut masih mendesak.
“Memang tidak umum, tapi di beberapa titik kebutuhan air bersih sangat mendesak. Dari pihak PDAM dan pemerintah disampaikan masih menunggu penyelesaian proses tertentu, termasuk kerja sama teknis. Ini tetap jadi perhatian kami agar tidak berlarut-larut,” katanya.
Secara khusus, ia menyoroti kondisi Kecamatan Biringkanaya yang merupakan wilayah pemekaran baru di Makassar. Menurutnya, kawasan tersebut masih membutuhkan perhatian besar dari sisi pembangunan dasar.
“Biringkanaya ini wilayah pemekaran, tentu kebutuhan infrastrukturnya masih sangat besar dibanding kecamatan yang sudah lama berkembang,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung banyaknya pengembangan perumahan di kawasan tersebut yang perlu segera diproses penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) agar pembangunan jalan dan lampu penerangan bisa dikerjakan pemerintah.
“Pemerintah harus jeli melihat perumahan mana yang sudah bisa diproses penyerahan fasum-fasosnya supaya warga tidak terus bertanya kenapa jalan dan lampu jalannya belum dikerjakan. Ini akan kami sampaikan juga dalam forum resmi di hadapan wali kota,” tutupnya.
