Anggota DPRD Makassar sekaligus Anggota Pansus LKPJ, Irwan Djafar (Dok: Sinta KabarMakassar.KabarMakassar.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti buruknya kinerja Perusahaan Daerah (PD) Terminal yang dinilai tidak mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
Bahkan, perusahaan daerah tersebut disebut lebih sering merugi dibanding menghasilkan dividen.
Anggota DPRD Makassar sekaligus Anggota Pansus LKPJ, Irwan Djafar, menilai sudah saatnya status PD Terminal diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Perhubungan (Dishub).
“PD Terminal ini dari tahun ke tahun bukan memberikan dividen, malah minus. Makanya saya sarankan lebih baik dijadikan UPTD Dishub,” kata Irwan, Rabu (06/05).
Ia mengaku tetap mengapresiasi capaian direksi PD Terminal yang pada 2025 mampu menyumbang sekitar Rp204 juta. Namun menurutnya, angka tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi aset terminal yang dimiliki.
“Kalau perusahaan daerah cuma mampu hasilkan sekitar Rp200 juta setahun, itu belum maksimal,” ujarnya.
Irwan menjelaskan, salah satu kendala utama PD Terminal adalah keterbatasan penggunaan anggaran APBD untuk pengembangan fasilitas karena statusnya sebagai perusahaan daerah. Akibatnya, banyak fasilitas terminal tidak berkembang dan membuat masyarakat maupun perusahaan otobus enggan masuk ke area terminal.
“Karena berbentuk perusahaan, aset terminal tidak bisa dibiayai APBD. Akhirnya fasilitas minim dan orang tidak tertarik masuk terminal,” jelasnya.
Ia mencontohkan Terminal Toddopuli yang disebut memiliki potensi investasi besar, bahkan pernah dilirik perusahaan dengan nilai rencana investasi mencapai Rp200 miliar. Namun pengembangan tersebut terkendala status kawasan ruang terbuka hijau (RTH).
“Kalau dikelola langsung lewat Dishub dan APBD, mungkin bisa ada inovasi pengembangan,” katanya.
Irwan juga mengungkapkan berbagai upaya pernah dilakukan DPRD untuk meningkatkan pendapatan terminal, termasuk membentuk satuan tugas guna menertibkan kendaraan yang mengambil penumpang di luar terminal. Namun, langkah itu dinilai tidak efektif karena biaya operasional lebih besar dibanding pemasukan yang diperoleh.
“Kami pernah bentuk satgas untuk menghalau mobil masuk terminal, tapi biaya satgas terlalu mahal dan hasilnya tidak seimbang,” ungkapnya.
Menurut Irwan, berbagai formulasi sudah dicoba untuk meningkatkan dividen PD Terminal, namun hasilnya tetap jauh dari harapan. Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Makassar mempertimbangkan penghapusan status perusahaan daerah dan mengalihkannya menjadi UPTD agar pengelolaan terminal lebih fleksibel dan bisa dibiayai melalui APBD.
“Sudah banyak formulasi dicoba tapi tidak maksimal. Jadi menurut saya lebih baik di-UPTD-kan saja,” tegas Irwan.
