Anggota DPRD Makassar Andi Hadi Ibrahim Baso (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Ketimpangan pembangunan infrastruktur masih menjadi keluhan utama warga di Daerah Pemilihan (Dapil) III Kota Makassar yang meliputi Biringkanaya dan Tamalanrea.
Anggota DPRD Makassar Andi Hadi Ibrahim Baso mengatakan, dalam 8 titik reses masa persidangan kedua, ia menemukan persoalan klasik yang belum sepenuhnya tuntas, mulai dari jalan rusak, drainase buruk hingga polemik pengembang perumahan.
“Usulan warga masih didominasi infrastruktur jalan dan drainase. Alhamdulillah sudah banyak yang dikerjakan, tapi memang belum merata,” ujarnya, Senin (23/02).
Ia mengakui, pada tahun pertama pemerintahan MULIA (Appi–Aliyah), geliat pembangunan cukup masif. Namun di lapangan muncul persoalan baru berupa kecemburuan sosial.
Pasalnya satu kawasan perumahan, ada ruas jalan yang telah diperbaiki sementara ruas lain belum tersentuh, bahkan dalam proses tidak ada penjelasan ada perbedaan rehabilitasi infrastruktur jalan.
“Objek pajaknya sama, mereka pembayar pajak juga. Tapi ada yang dikerja, ada yang tidak. Ini memicu kecemburuan sosial, sekalipun kita tahu bahwa pasti ada hal-hal yang menjadi penyebab, tapikan tidak semua masyarakat memahami itu, setidaknya ada penjelasan,” tegasnya.
Selain ketimpangan pembangunan, ketua DPD PKS kota Makassar itu menyoroti keluhan warga perumahan yang terhambat perbaikan infrastruktur akibat fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) belum diserahkan pengembang ke pemerintah. Bahkan, di beberapa kasus, pengembang disebut sudah tidak jelas keberadaannya.
“Jangan sampai karena developer bermasalah atau hilang, masyarakat yang dirugikan. Pemerintah harus hadir ditengah-tengah untuk menyelamatkan warga,” katanya.
Ia mengungkapkan, di salah satu lokasi terdapat sekitar 30 unit rumah yang telah lunas dibayar, namun sertifikatnya belum diterima warga.
Temuan-temuan tersebut, lanjutnya, akan dibawa ke pembahasan Badan Anggaran (Banggar) dan dikonfirmasi ke Dinas Pekerjaan Umum.
Ia juga meminta Inspektorat melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas proyek infrastruktur, dengan turun ke lapangan melihat kondisi yang ada tidak hanya menerima laporan.
“Jangan sampai anggaran besar tapi kualitas jalan cepat rusak. Paving baru beberapa bulan sudah bocor, kan ini yang ditakutkan bersama,” ujarnya.
Beberapa titik yang menjadi perhatian dalam reses tersebut antara lain BTN Pabbari Sudiang yang kondisi jalannya belum merata, Perumahan Sudiang Raya dengan realisasi parsial dan titik rawan genangan, serta Perumahan Green Sudiang dekat Asrama Haji yang kerap dilanda banjir karena fasum belum diserahkan developer.
Andi Hadi menegaskan, pemerataan pembangunan dan pengawasan kualitas harus menjadi evaluasi bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh warga Makassar.
“Pembangunan harus adil dan merata. Itu yang terus kami kawal di DPRD kota Makassar,” tukasnya.
