22 Sekolah di Bantul Kekurangan Murid, Ada SMP Nol Siswa

Foto ilustrasi SPMB jenjang SMP dibuat dengan artificial intelligence.

Harianjogja.com, BANTUL—Disdikpora Bantul mulai memetakan sekolah negeri dan swasta yang mengalami kekurangan peserta didik pada tahun ajaran 2026/2027. Berdasarkan pendataan awal, terdapat 22 sekolah yang memperoleh siswa baru dalam jumlah sangat sedikit. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan penataan satuan pendidikan, termasuk mengkaji kemungkinan regrouping sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bantul, Nugroho Eko Setyanto, mengatakan data sementara menunjukkan ada 10 SMP swasta yang hanya menerima nol hingga lima peserta didik baru. Kondisi serupa juga terjadi pada 12 sekolah dasar, baik negeri maupun swasta.

"Beberapa SMP yang mendapatkan siswa antara nol hingga lima orang ada 10 SMP swasta, untuk SD ada 12 sekolah, baik negeri maupun swasta," kata Nugroho, Selasa (14/7/2026).

Penyebab Sekolah Minim Murid Masih Dianalisis

Meski telah mengantongi data awal, Disdikpora Bantul belum mengumumkan daftar sekolah yang mengalami kekurangan murid. Saat ini, proses analisis masih berlangsung untuk mengetahui penyebab rendahnya jumlah peserta didik di masing-masing sekolah.

Menurut Nugroho, pemerintah daerah ingin memastikan faktor yang memengaruhi minimnya pendaftar sebelum menentukan langkah lanjutan.

"Ini masih harus kita analisis lagi karena belum diketahui penyebab sekolah tersebut hanya memperoleh beberapa siswa," ujarnya.

Ia menambahkan, fenomena sekolah yang kekurangan murid bukan terjadi dalam satu tahun terakhir. Tren penurunan jumlah peserta didik di sejumlah sekolah telah terlihat dalam beberapa tahun terakhir sehingga membutuhkan kajian yang lebih komprehensif.

Disdikpora Telusuri Data Anak Usia Sekolah

Sebagai bagian dari evaluasi, Disdikpora Bantul akan mencocokkan data kependudukan untuk mengetahui jumlah anak usia sekolah di setiap wilayah.

Selain itu, instansi tersebut juga akan menelusuri kemungkinan banyaknya anak asal Bantul yang memilih melanjutkan pendidikan di luar daerah atau masuk ke pondok pesantren.

"Salah satunya melalui data dari Dinas Kependudukan mengenai jumlah anak pada kelompok usia sekolah. Termasuk apakah anak-anak asal Bantul bersekolah di luar Bantul atau memilih masuk pondok pesantren," katanya.

Evaluasi Dilakukan Setelah MPLS Berakhir

Kajian terhadap sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik akan dilakukan setelah pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selesai.

Dalam evaluasi tersebut, Disdikpora akan mengacu pada ketentuan jumlah maksimal peserta didik dalam satu rombongan belajar, yakni 32 siswa untuk jenjang SMP dan 28 siswa untuk jenjang SD.

"Setelah MPLS selesai, kami akan mengkaji sekolah-sekolah yang minim murid," ujarnya.

Regrouping Belum Diputuskan

Nugroho menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan mengenai penggabungan atau regrouping sekolah di Bantul.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi, tetapi juga harus memastikan layanan pendidikan tetap dapat diakses masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

"Tidak hanya mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi, tetapi juga apakah di wilayah tersebut masih terdapat anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang SD Dikpora Bantul, Istiani Nurhasanah, menjelaskan regrouping sekolah memerlukan persetujuan pemerintah pusat sehingga prosesnya tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.

“Tahapannya tidak cepat, harus menunggu proses dari pusat terlebih dahulu,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan penggabungan sekolah juga harus memperhatikan keberlangsungan pendidikan siswa yang masih belajar di sekolah tersebut. Karena itu, regrouping baru dapat dilaksanakan setelah seluruh peserta didik menyelesaikan pendidikannya sehingga proses belajar mengajar tidak terganggu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.