3 hours ago
2
Harianjogja.com, JOGJA—Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto memberikan tanggapan terkait strategi APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta pemindahan rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp200 triliun ke bank umum.
Menurutnya tujuan dari ide ini adalah untuk meningkatkan likuiditas perbankan dan kapasitas penyaluran kredit ke sektor riil sebagai engine utama pertumbuhan. Akan tetapi kebijakan ini tidak akan efektif jika masalah struktural di sektor riil tidak diatasi.
"Data menunjukkan likuiditas yang sudah ada pun tidak terserap optimal, dengan kredit yang disetujui bank tetapi tidak diambil pelaku usaha (undisbursed loan) masih sangat besar," ujar Eko.
Ia mengatakan ini penanda permintaan kredit akibat iklim usaha yang belum kondusif. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus pro-stimulasi dengan langkah konkret, yakni efisiensi anggaran pada belanja non-esensial dan realokasi ke belanja produktif berdampak cepat seperti infrastruktur digital, irigasi, dan logistik.
Lebih lanjut dia menjelaskan percepatan belanja strategis di sektor pangan, energi, UMKM, dan kesehatan juga krusial untuk menghindari penumpukan di akhir tahun. Selain itu, dana transfer ke daerah tidak dipotong karena pertumbuhan ekonomi nasional juga bergantung pada berputarnya likuiditas di daerah.
Eko menegaskan, tanpa deregulasi, pemberantasan premanisme, akses pasar yang lebih baik, dan pelatihan skill untuk UMKM, kebijakan pemindahan likuiditas dari BI ke bank umum hanya akan jadi 'dana menganggur'.
Menteri Keuangan baru harus memastikan APBN 2026 benar-benar mendorong sektor riil dengan membuat usaha di Indonesia lebih mudah dan murah. "Serta menghentikan praktik 'perburuan pajak' yang memberatkan wajib pajak patuh," jelasnya.
Peneliti Continuum Data Indonesia, Wahyu Tri Utomo menyampaikan berdasarkan analisis big data Continuum Indef terhadap 44.404 perbincangan di media sosial pada 8 dan 9 September 2025 terkait dengan reshuffle kabinet. Sentimen publik didominasi oleh skeptisisme.
Sebesar 64,4 persen perbincangan warganet bersentimen negatif dan menganggap bahwa langkah ini lebih didorong kepentingan politik ketimbang perbaikan kinerja. Isu paling viral adalah pencopotan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dengan 23.700 perbincangan, warganet menyampaikan simpati dan terima kasih atas jasanya. Sebesar 73,5 persen positivity rate, meski sebagian mengkritik kebijakan pajaknya.
Sementara penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa langsung menuai kontroversi akibat pernyataan "tuntutan 17+8" yang dinilai tidak sensitif dan tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Sehingga positivity rate-nya hanya 38,7 persen.
Menurutnya warganet juga menyoroti pencopotan Budi Arie selaku Menteri Koperasi yang dikaitkan dengan kasus judi online, dianggap sebagai upaya pembersihan pengaruh 'Geng Solo', serta mendukung pencopotan Abdul Kadir Karding selaku Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia karena bermain domino dengan eks tersangka korupsi.
"Namun, publik kecewa karena reshuffle dianggap tidak menyeluruh," jelasnya.
Dia menyebut warganet menuntut penggantian Kapolri yang dinilai gagal tangani demo, Menteri HAM Natalius Pigai yang dianggap tidak responsif, serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Kehutanan Raja Juli yang kinerjanya dinilai bermasalah.
Lalu pembentukan Kementerian Haji dan Umroh yang baru serta pengangkatan Moch. Irfan Yusuf diapresiasi sebagai langkah strategis. Namun, hal tersebut dicurigai sebagai bagi-bagi kursi politik untuk Partai Gerindra.
"Secara keseluruhan, warganet mengapresiasi pencopotan menteri kontroversial, tetapi pesimis reshuffle akan membawa perubahan signifikan tanpa evaluasi kinerja yang lebih komprehensif dan transparan," katanya.
