BBM Naik, Anggaran Operasional Pemkot Jogja Ikut Terkerek

Ilustrasi. /Solopos-M. Ferri Setiawan

Harianjogja.com, JOGJA— Pelemahan nilai tukar rupiah yang berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dirasakan langsung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja. Lonjakan biaya energi ini memicu peningkatan beban anggaran operasional, khususnya untuk mendukung mobilitas kendaraan dinas di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM membuat biaya operasional kendaraan dinas ikut melonjak. Sebelumnya, Pemkot Jogja telah menerapkan kebijakan efisiensi dengan membatasi konsumsi bahan bakar kendaraan roda empat untuk aktivitas dalam kota.

“Kami sebelumnya menetapkan jatah sekitar 5 liter per hari untuk kendaraan operasional dalam kota. Namun dengan kenaikan harga BBM, anggaran yang ada harus disesuaikan. Termasuk kendaraan berbahan bakar solar yang juga mengalami kenaikan,” ujar Hasto, Sabtu (13/6/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran melalui perubahan alokasi belanja, terutama pada sektor transportasi dan operasional lapangan. Penambahan anggaran dinilai tidak terhindarkan demi menjaga kelancaran pelayanan publik.

“Perubahan anggaran menjadi langkah yang harus diambil agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan optimal,” tegasnya.

Meski demikian, Hasto menekankan bahwa dampak paling krusial justru dirasakan masyarakat luas, terutama terkait potensi kenaikan harga kebutuhan pokok akibat meningkatnya biaya distribusi dan logistik.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Jogja telah menginstruksikan Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Jogja agar memperketat pemantauan harga di pasar tradisional. Langkah ini penting untuk mendeteksi dini gejolak harga serta mencegah lonjakan yang tidak terkendali.

“Yang kami waspadai adalah dampak ke masyarakat. Kami terus memonitor apakah harga kebutuhan pokok ikut naik atau tidak,” jelasnya.

Sebagai strategi jangka panjang, Pemkot Jogja mengoptimalkan peran Warung Masyarakat (Wamira) sebagai instrumen pengendali harga. Berbeda dengan pasar murah yang bersifat sementara, Wamira hadir sebagai solusi berkelanjutan yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih stabil dan terjangkau.

“Wamira ini konsepnya berkelanjutan, tidak seperti pasar murah yang hanya sesaat. Masyarakat bisa mengakses kebutuhan pokok dengan harga terkendali kapan saja,” kata Hasto.

Ia menambahkan, integrasi Wamira dengan program Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi lokal sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi.

Dengan berbagai langkah antisipatif tersebut, Pemkot Jogja berharap dampak kenaikan BBM tidak terlalu membebani masyarakat serta stabilitas harga tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.