Ilustrasi Helipad (Dok: KabarMakassar).KabarMakassar.com – Pascakebakaran hebat yang menghanguskan Gedung DPRD Kota Makassar, sorotan kini tertuju pada arah pembangunan ulang gedung rakyat tersebut.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar menegaskan perlunya standar baru dalam desain bangunan publik, agar lebih tangguh menghadapi potensi bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Dr. Fadli Tahar, menekankan bahwa musibah kebakaran ini harus dijadikan pelajaran penting.
“Bencana itu pasti datang, hanya kita tidak tahu kapan. Yang bisa kita lakukan adalah kesiapsiagaan. Pembangunan ulang DPRD ke depan wajib mengacu pada standar ramah bencana,” ujarnya.
Salah satu poin krusial yang diusulkan BPBD adalah pembangunan helipad di atap gedung DPRD. Fadli menjelaskan, helipad bukan berarti harus membeli helikopter baru, melainkan sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu diperlukan evakuasi darurat bekerja sama dengan TNI atau Polri.
“Minimal harus ada helipad di atas. Itu bukan berarti kita beli helikopter. Tapi ketika darurat, kita bisa gunakan helikopter TNI atau Polri. Yang penting ada tempat pendaratan untuk mendukung penyelamatan cepat, pengalaman kemarin (DPRD Makassar), ada yang lompat dari atas,” tegasnya.
Selain helipad, BPBD juga mendorong agar jalur evakuasi lebih jelas dan aman, termasuk tangga darurat yang memadai serta akses ramah bagi penyandang disabilitas.
“Bangunan publik harus punya jalur evakuasi yang terstandar. Termasuk fasilitas yang memastikan kelompok rentan bisa ikut selamat dalam kondisi darurat,” jelas Fadli.
Ia menambahkan, standar mitigasi bencana sudah menjadi syarat wajib dalam pembangunan gedung-gedung baru. Oleh karena itu, pembangunan ulang DPRD tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan.
“Masukan dari BPBD pasti ada, agar pembangunan nanti betul-betul memenuhi standar tangguh bencana,” katanya.
Terkait kerugian akibat kebakaran DPRD, BPBD sudah melakukan asesmen cepat, meski hasilnya masih bersifat sementara. “Yang bisa didata baru sisa-sisa fisik seperti kendaraan. Untuk interior dan eksterior bangunan masih dalam proses pendataan lanjutan,” ungkap Fadli.
Ia menekankan bahwa semua data harus disinkronkan dengan BPD agar tidak ada perbedaan informasi. “Data satu pintu penting agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Selain itu, data ini juga akan menjadi dasar dalam proses pemulihan,” tambahnya.
Fadli memastikan, BPBD terus meningkatkan kesiapsiagaan baik dari sisi personel maupun peralatan. Saat ini terdapat 178 personel yang siap siaga, dengan dukungan mobil rescue, water rescue, serta alat komunikasi darurat.
“Fungsi BPBD ada tiga: komando, koordinator, dan pelaksana. Jadi ketika bencana terjadi, kami harus ada di garis terdepan. Peralatan dan kesiapan personel terus kami tingkatkan agar evakuasi berjalan maksimal,” ujarnya.
BPBD juga membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana yang melibatkan stakeholder kebencanaan, NGO, hingga masyarakat. Fadli berharap, kolaborasi ini bisa menjadikan Makassar sebagai kota yang tangguh bencana.
“Seperti pesan Pak Wali, mari kita jaga alam, maka alam akan menjaga kita. Pengolahan sampah, perilaku ramah lingkungan, semua itu bagian dari mitigasi bencana. Dengan sinergi, kita bisa wujudkan Makassar yang lebih siap menghadapi risiko,” pungkasnya.
