Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya (Dok. Syamsi/KabarMakassar)
KabarMakassar.com — Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah menyetujui penambahan anggaran Kementerian Sosial pada 2027 menyusul menurunnya kapasitas cadangan logistik sosial atau buffer stock yang dinilai penting untuk menghadapi bencana dan berbagai persoalan sosial di masyarakat.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, mengatakan usulan penambahan anggaran Kemensos diperlukan setelah pihaknya melihat langsung kondisi ketersediaan logistik di lapangan. Menurutnya, kapasitas buffer stock saat ini perlu diperkuat untuk mengantisipasi berbagai situasi darurat yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
“Jadi ini karena kami turun ke masyarakat, termasuk juga kami melihat secara langsung kondisi yang ada, kami berharap bahwa pemerintah pun turut serta mengawal terkait dengan kenaikan anggaran untuk khususnya kementerian sosial,” ucap Atalia, Kamis (25/6).
Atalia mengungkapkan salah satu temuan yang menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI adalah minimnya stok logistik yang tersedia di sejumlah gudang penyimpanan. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam pembahasan anggaran tahun depan.
“Kami melihat secara langsung di gudang-gudang terkait dengan buffer stock saja ini sudah sangat minim sekali. Kami melihat gudang-gudang yang besar tapi barangnya sedikit. Oleh karenanya memang kita perlu sekali upaya kita untuk menghadapi acaman-ancaman yang kita tidak tahu mungkin akan terjadi kapan dan bagaimana caranya,” jelasnya.
Data Kemensos menunjukkan anggaran buffer stock logistik sebenarnya mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023 realisasi anggaran tercatat sebesar Rp170,13 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp237 miliar pada 2024 dan kembali naik menjadi Rp262,11 miliar pada 2025.
Namun tren tersebut berbalik pada 2026. Hingga pertengahan tahun, anggaran buffer stock logistik yang tersedia hanya sekitar Rp12 miliar atau jauh lebih rendah dibandingkan alokasi pada tiga tahun sebelumnya.
Selain kebutuhan logistik kebencanaan, Atalia menilai Kemensos juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menangani berbagai persoalan sosial. Karena itu, dukungan anggaran yang memadai dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
“Banyak hal-hal yang memang terkait dengan masalah sosial di masyarakat yang terus dinamis. Oleh karenanya kita berharap bahwa pemerintah bisa terus mengawal terkait dengan kenaikan dari anggaran Ini,” pungkasnya.
Dorongan penambahan anggaran tersebut sejalan dengan keputusan Komisi VIII DPR RI yang sebelumnya menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran seluruh mitra kerja untuk Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat kerja bersama pemerintah pada 17 Juni 2026 lalu, Komisi VIII menyetujui pagu indikatif Kemensos sebesar Rp84,7 triliun.
Selain pagu indikatif tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran Kemensos sebesar Rp22,4 triliun. Tambahan anggaran itu akan menjadi dasar pembahasan lebih lanjut dalam proses penyusunan APBN 2027.
Anggota Komisi VIII DPR RI lainnya, Erwin Aksa, menegaskan pihaknya akan terus memperjuangkan penambahan anggaran bagi Kementerian Sosial dan seluruh mitra kerja Komisi VIII.
Menurutnya, dukungan anggaran yang memadai menjadi syarat penting agar program-program sosial pemerintah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.
“kami tentunya di Komisi VIII berjuang terus untuk bisa menambah anggaran bagi Kementerian Sosial dan juga mitra-mitra Komisi VIII. Karena dengan anggaran tersebut baru kementerian dan lembaga yang ada di Komisi VIII atau mitra kami bisa bekerja dengan baik, program-program mereka bisa dijalankan dengan baik dan tentunya memberi manfaat yang besar,” jelas Erwin Aksa.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang sebelumnya mengingatkan bahwa perjuangan memperoleh tambahan anggaran membutuhkan argumentasi yang kuat dari setiap kementerian dan lembaga. Menurutnya, kebutuhan anggaran harus dapat dijelaskan secara terukur agar mendapat dukungan pemerintah dalam pembahasan APBN mendatang.
