Dapur MBG Berpotensi Tambah Volume Limbah, SPPG Wajib Penuhi Standar

Foto ilustrasi dapur Makan Bergizi Gratis, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah yang dihasilkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seiring meluasnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program strategis tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya pencemaran air dan penurunan kualitas sanitasi.

Bertambahnya jumlah dapur SPPG di berbagai wilayah dinilai berpotensi meningkatkan volume limbah cair dari aktivitas pengolahan makanan, pencucian bahan pangan, peralatan dapur, hingga kegiatan sanitasi. Karena itu, pemerintah memperkuat regulasi dan pengawasan agar pengelolaan limbah dilakukan sesuai standar yang berlaku.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan bahwa pengelolaan limbah menjadi bagian penting dalam keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis. Ketentuan tersebut telah diatur melalui Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Pangan, Sampah, dan Air Limbah Domestik pada SPPG.

Regulasi tersebut mewajibkan setiap SPPG mengelola sisa pangan, sampah, serta air limbah yang dihasilkan selama kegiatan operasional berlangsung. Pemerintah menilai pengelolaan limbah yang baik menjadi faktor penting untuk menjaga manfaat program MBG agar tidak menimbulkan dampak lingkungan di kemudian hari.

Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air KLH/BPLH, Tulus Laksono, mengatakan pengelolaan air limbah harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

"Program Makan Bergizi Gratis harus memberikan manfaat yang utuh bagi masyarakat. Karena itu, setiap SPPG wajib memastikan air limbah yang dihasilkan dikelola sesuai standar agar tidak menimbulkan pencemaran dan tetap mendukung lingkungan yang sehat bagi generasi penerus bangsa," ujar Tulus.

Menurut dia, seluruh air limbah yang dihasilkan SPPG wajib diolah terlebih dahulu hingga memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dibuang ke badan air atau lingkungan sekitar. Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 2760 Tahun 2026 tentang Baku Mutu dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik pada SPPG.

Tulus menilai kebutuhan sistem pengolahan air limbah yang memadai akan semakin penting seiring bertambahnya jumlah SPPG di berbagai daerah. Dengan pengelolaan yang baik, risiko pencemaran lingkungan dapat ditekan meskipun aktivitas dapur MBG terus meningkat.

Praktisi pengolahan air limbah dari IPAL Treatment Indonesia, Habibi, menjelaskan limbah cair yang berasal dari kegiatan dapur dan sanitasi umumnya mengandung bahan organik, padatan tersuspensi, amonia, deterjen, minyak, serta lemak yang berpotensi mencemari lingkungan apabila dibuang tanpa melalui proses pengolahan.

Berdasarkan Basic Engineering Design (BED) untuk kapasitas pengolahan 10 meter kubik per hari, limbah cair yang dihasilkan dari operasional dapur memiliki kandungan pencemar yang cukup tinggi sehingga memerlukan pengolahan melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Pengelolaan air limbah yang baik dapat mencegah pencemaran sungai, menjaga kualitas sumber daya air, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat," kata Habibi.

KLH/BPLH menilai kepatuhan terhadap standar pengelolaan air limbah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis. Selain memperkuat regulasi, pemerintah juga menyiapkan pendampingan teknis dan pengawasan untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi ketentuan lingkungan yang berlaku.

Pemerintah juga mendorong setiap pengelola SPPG menerapkan pengelolaan limbah sejak dari sumbernya guna mengurangi potensi pencemaran terhadap sungai maupun sumber air di sekitar lokasi operasional. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dengan perlindungan kualitas lingkungan, sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan dari sisi peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga melalui terjaganya kesehatan lingkungan di berbagai daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis