Dewan Dorong Ada Standarisasi Iuran Sampah Penggerobak di Jogja, Warga Miskin Dinolkan

Harianjogja.com, JOGJA–DPRD Kota Jogja menyoroti berbagai masalah terkait sampah yang masih terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya berkaitan dengan retribusi sampah dan iuran sampah.

Anggota DPRD Kota Jogja Solihul Hadi mengaku dia menerima keluhan masyarakat terkait iuran sampah kepada penggerobak. Dia mengatakan selama ini tak ada standarisasi yang jelas terhadap besaran iuran.

Rata-rata warga menyepakati iuran kepada penggerobak sebesar Rp30.000, Rp50.000, hingga Rp70.000 perbulan. Ini menjadikan masyarakat dengan taraf ekonomi menengah ke bawah merasa keberatan. Belum lagi, sampah yang dihasilkan oleh masyarakat menengah ke bawah ini biasanya hanya sedikit.

BACA JUGA: Pemkot Jogja Ganti Puluhan Gerobak Sampah yang Sudah Usang

"Pembiayaan yang akhirnya mereka keluarkan itu menurut mereka memberatkan. Kenapa kemudian itu tidak di-handle saja oleh Pemkot Jogja untuk meringankan beban masyarakat," ujar Solihul saat ditemui di Kantor DPRD Kota Jogja, Kamis (17/4/2025).

Solihul menambahkan masyarakat semakin merasa keberatan lantaran masih harus membayar biaya retribusi sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Besarannya sekitar Rp 5.000 hingga Rp 7.000 perbulan. Belum lagi belakangan ini daya beli masyarakat menurun dan sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan.

Hal ini menjadikan masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam lagi setiap bulannya. Untuk itu, Solihul meminta Pemkot Jogja melakukan kajian. Kaitannya dengan pemberlakuan standarisasi dan pembentukan klasifikasi masyarakat. Iuran juga diharapkan tidak diterapkan pada klasifikasi masyarakat miskin.

"Harus melalui satu kajian yang dalam. Pengenaan iuran itu harus didasari pada hal-hal yang memang rasional dan juga standarisasi penggunaan pembiayaan itu tidak distandarkan dengan kelas ekonomi yang berkecukupan, tapi untuk kelas ekonomi yang masih membutuhkan bantuan," tuturnya.

Di samping itu, Solihul juga masih mendapati keluhan adanya warga yang membuang sampah secara mandiri ke depo. Padahal, seharusnya hanya penggerobak yang boleh membuang ke depo. Dia mendorong Pemkot Jogja untuk lebih tegas melakukan pengawasan.

Solihul mengaku sepakat dengan semangat merdeka sampah yang dikeluarkan oleh Pemkot Jogja. Namun, keluhan masyarakat juga perlu untuk didengar dan dicari solusinya.

"Merdeka sampah itu kan saya sepakat, artinya punya motivasi kuat agar Kota Jogja bebas dari sampah. Patokannya adalah masyarakat masih mengeluh tidak tentang sampah. Ketika kemudian masyarakat sudah tidak mengeluh tentang sampah, berarti secara de facto memang kita betul-betul bebas dari sampah. Jadi jangan sampai bebas sampah itu hanya di jure," ungkapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan pihaknya tak mematok berapa besaran iuran penggerobak. Iuran didasarkan pada kesepakatan antara warga dengan RT dan RW.

"Kemarin ada yang punya kos-kosan, terus nariknya sampai Rp150.000, ya wajarlah. Sudah punya kos-kosan banyak, sampahnya banyak. Iya, monggo. Sing penting istilahnya lego musuh trimo. Artinya, dia yang membuat aturan juga lega, yang dibuat aturan juga bisa menerima," ungkapnya saat ditemui usai rapat paripurna pembahasan raperda di DPRD Kota Jogja beberapa waktu lalu.

Iuran dan retribusi sampah bagi warga miskin juga menjadi perhatiannya. Warga juga didorong untuk memberikan kompensasi pada warga tidak mampu.

"Misalnya satu RW iurannya dapat Rp 4 juta. Terus penggerobaknya digaji misalkan ini cuman contoh saja Rp 2.5 juta atau Rp 3 juta. Sisanya itu kan kalau bisa mbok ya orang-orang yang enggak mampu itu tetap diambil sampahnya, dispensasi karena dia mungkin tidak mampu itu. Harapan saya begitu. Tapi itu tetap saya serahkan pada RW, RT itu supaya mereka berembuk," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News