Rapat Pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel 2025 (Dok: Kabar
Makassar).KabarMakassar.com — Ketergantungan terhadap proyek strategis nasional dinilai menjadi penyebab utama tidak stabilnya investasi di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel Andi Sugiarti Mangun Karim, menyoroti pola pertumbuhan yang fluktuatif, bahkan sempat mengalami penurunan tajam ketika tidak ada dorongan proyek besar dari pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan bahwa tren investasi daerah menunjukkan naik-turun yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Angkanya pernah di kisaran 22 persen, naik sampai sekitar 32 persen, tapi kemudian turun drastis hingga minus 14 persen. Ini menunjukkan pola yang tidak stabil,” ujarnya dalam rapat pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel 2025, Rabu (08/04).
Meski pada 2025 mulai membaik di angka sekitar 19 persen, ia menilai perbaikan tersebut belum mencerminkan kekuatan investasi yang mandiri.
Menurutnya, lonjakan investasi selama ini lebih banyak ditopang proyek-proyek besar berskala nasional, seperti Makassar New Port dan pembangunan infrastruktur strategis lainnya.
“Setiap ada proyek nasional, investasi langsung naik. Tapi begitu proyek selesai, angkanya kembali turun. Artinya kita masih bergantung pada pusat, bukan karena daya tarik daerah sendiri,” tegasnya.
Ia pun mempertanyakan strategi pemerintah provinsi dalam menjaga kesinambungan investasi agar tidak terus bergantung pada proyek sementara.
“Apakah kita akan terus menunggu proyek besar baru investasi naik, lalu turun lagi? Ini harus jadi evaluasi serius,” katanya.
Selain isu investasi, ia juga mengingatkan kondisi ekonomi Sulsel yang masih penuh tekanan. Menurutnya, tanpa kebijakan yang tepat, situasi 2026 berpotensi tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya.
“Tahun 2026 belum ada jaminan ekonomi akan membaik. Ini harus diantisipasi sejak sekarang,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa stabilitas ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kombinasi investasi, konsumsi, belanja pemerintah, dan ekspor. Karena itu, pemerintah diminta segera merumuskan langkah strategis yang lebih terukur.
Di sisi lain, ia juga menyinggung dampak situasi global yang mulai dirasakan di daerah, termasuk fenomena panic buying bahan bakar yang sempat terjadi di sejumlah wilayah.
“Saya sendiri sempat hampir kehabisan bensin karena pasokan di SPBU terbatas. Ini akibat kepanikan masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal penting bahwa pemerintah harus hadir dengan komunikasi yang jelas dan kebijakan antisipatif agar gejolak tidak meluas.
DPRD Sulsel pun mendorong pemerintah provinsi segera memperkuat strategi investasi dan menjaga stabilitas ekonomi agar tidak terus bergantung pada faktor eksternal.
“Harus ada kebijakan yang jelas dan terukur untuk menghadapi kondisi 2026 yang tidak pasti ini,” tukasnya.
