DPRD Gunungkidul Minta Bantuan Air Bersih Lebih Merata

Petugas BPBD Gunungkidul menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Padukuhan Gebang di Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang, Kamis (20/8/2026)./Istimewa-BPBD Gunungkidul

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL— DPRD Gunungkidul meminta penyaluran bantuan air bersih selama musim kemarau dilakukan secara lebih merata. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul didorong aktif berkoordinasi dengan kapanewon, kalurahan, hingga pihak ketiga yang menyalurkan bantuan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Koordinasi dinilai penting karena bantuan air bersih tidak hanya berasal dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul. Sejumlah perusahaan maupun pihak ketiga juga telah menyalurkan bantuan ke wilayah yang terdampak kekeringan.

Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, mengatakan banyak bantuan dari pihak ketiga yang telah masuk. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar penyaluran bantuan tidak tumpang tindih.

“Sudah banyak bantuan dari pihak ketiga yang masuk. Ini harus jadi perhatian agar tidak ada tumpang tindih bantuan,” kata Endang, Minggu (20/9/2026).

BPBD Diminta Perbarui Data Wilayah Kekeringan

Menurut Endang, BPBD Gunungkidul perlu terus memperbarui data wilayah yang terdampak kekeringan. Pembaruan data tersebut perlu dilakukan dengan berkoordinasi dengan kapanewon maupun kalurahan.

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi di masing-masing wilayah sekaligus mengetahui pelaksanaan penyaluran bantuan air bersih.

Di sisi lain, Endang meminta perusahaan maupun pihak ketiga yang hendak memberikan bantuan untuk berkoordinasi dengan BPBD. Dengan koordinasi tersebut, bantuan diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di satu titik.

“BPBD punya data, maka harus ada koordinasi agar bantuan bisa lebih tepat sasaran. Kalau sendiri-sendiri, nanti bisa tidak merata bantuan yang diberikan,” katanya.

Menurut dia, keberadaan data yang dimiliki BPBD dapat menjadi acuan dalam menentukan wilayah yang membutuhkan bantuan. Dengan begitu, bantuan dari berbagai sumber dapat disalurkan ke lokasi yang membutuhkan.

Kemarau Juga Picu Risiko Kebakaran

Endang menambahkan persoalan yang perlu diwaspadai selama musim kemarau bukan hanya kekeringan. Potensi kebakaran juga harus menjadi perhatian karena kasus kebakaran telah mengalami lonjakan yang signifikan.

DPRD Gunungkidul, kata dia, terus menyosialisasikan upaya pencegahan kebakaran kepada masyarakat. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan karena kondisi kemarau membuat kobaran api lebih sulit dipadamkan.

“Kita terus sosialisasikan upaya pencegahan kebakaran di masyarakat. makanya harus lebih berhati-hati dan waspada karena saat kemarau kobaran api sulit dipadamkan,” katanya.

Bantuan Air Bersih Capai 3.365 Tangki

Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul Purwono membenarkan bahwa penyaluran bantuan air bersih tidak hanya dilakukan oleh BPBD. Bantuan juga disalurkan oleh kapanewon maupun pihak ketiga.

Hingga Jumat (18/9/2026), BPBD Gunungkidul telah menyalurkan 870 tangki air bersih.

Sementara itu, bantuan yang disalurkan melalui kapanewon mencapai 2.011 tangki. Adapun bantuan dari pihak ketiga melalui program CSR yang telah masuk tercatat sebanyak 484 tangki.

Jika seluruh penyaluran tersebut dihitung, bantuan air bersih dari BPBD, kapanewon, dan pihak ketiga telah mencapai 3.365 tangki.

“Penyaluran bantuan air bersih akan dilaksanakan hingga akhir November 2026,” kata Purwono.

17 Kapanewon Terdampak Kekeringan

Purwono mengatakan dampak kemarau panjang tahun ini telah menyebabkan penyaluran bantuan air bersih dilakukan di 17 kapanewon di Kabupaten Gunungkidul.

Dari seluruh kapanewon di Gunungkidul, Kapanewon Playen menjadi satu-satunya wilayah yang belum mendapatkan bantuan air bersih.

Untuk memenuhi kebutuhan penyaluran selama kemarau panjang, BPBD juga meminta tambahan anggaran kepada Pemkab Gunungkidul.

“Akibat kemarau panjang, kami juga meminta tambahan anggaran untuk bantuan air bersih sebanyak 5.100 tangki lewat Belanja Tak Terduga [BTT] milik pemkab,” katanya.

Penyaluran bantuan tersebut direncanakan berlangsung hingga akhir November 2026. Karena bantuan berasal dari berbagai sumber, koordinasi antar pihak menjadi salah satu hal yang didorong DPRD Gunungkidul agar distribusinya tidak menumpuk di wilayah tertentu dan dapat menjangkau daerah yang membutuhkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.