DPRD Kulonprogo Beri Puluhan Rekomendasi untuk LKPJ Bupati

Harianjogja.com, KULONPROGO—Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan sudah memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) untuk Tahun Anggaran 2025 di hadapan anggota legislatif. Selanjutnya, DPRD Kulonprogo memberikan rekomendasi atas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 melalui Rapat Paripurna, Kamis (23/4).

Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Kulonprogo memberikan rekomendasi sebanyak puluhan catatan yang diharapkan dapat dipenuhi di tahun anggaran sekarang untuk perbaikan ke depan.

Rekomendasi dari DPRD Kulonprogo dibacakan oleh anggota Komisi IV DPRD DIY, Jeni Widyatmoko.

Dalam pemaparannya, Jeni menyampaikan secara umum capaian indikator kinerja tujuan, capaian kinerja sasaran daerah, dan capaian kinerja keuangan tahun anggaran 2025 tercapai dengan baik.

"Namun demikian DPRD Kulonprogo merekomendasikan Pemkab untuk mempertahankan kinerja pembangunan dengan mempercepat penurunan angka kemiskinan," katanya, Kamis (23/4).

Puluhan catatan kritis DPRD Kulonprogo ini terbagi dalam rekomendasi umum dan khusus. Rekomendasi umum sebanyak sembilan butir, sedangkan rekomendasi khusus sebanyak 46 butir.

Jeni menuturkan, kebijakan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan melalui berbagai program pada enam urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar; 18 urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; enam urusan pilihan fungsi penunjang urusan.

"Dari pelaksanaan berbagai program pembangunan ada yang belum selaras. Masih terdapat permasalahan pada setiap urusan dan masih menjadi keluhan masyarakat. Untuk itu DPRD Kulonprogo memberikan catatan strategis dan rekomendasi," ujar dia.

Dalam rekomendasi khusus, persoalan kekurangan guru dan pengurangan anggaran kalurahan menjadi dua di antara yang harus mendapat perhatian Pemkab Kulonprogo agar lebih baik.

Program Kerakyatan

Sementara itu, seusai rapat paripurna, Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifudin menambahkan, catatan kritis ini untuk segera ditindaklanjuti utamanya berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan, dan kemiskinan yang menjadi penekanan.

Menurutnya, rekomendasi tersebut bersifat menyeluruh, meliputi hak-hak dasar dari masyarakat yang banyak belum tercapai dengan baik, termasuk beberapa hal berkaitan dengan pengurangan dana desa.

"Pengurangan dana desa yang di angka 70 persen ini menjadikan beberapa kegiatan di desa, di kelurahan, menjadi tidak terlaksana dan ini menjadi satu kegelisahan dari teman-teman Lurah. Termasuk bagaimana guru-guru PAUD yang belum bisa terdanai oleh dana desa, dana kelurahan, termasuk juga pemerintah kalurahan tidak bisa membangun yang hari ini mereka berkeluh kesah pada kami di DPRD," ujar dia.

Aris menegaskan, rekomendasi itu juga menjadikan satu usaha menjawab hal tersebut. Menurutnya, DPRD Kulonprogo merekomendasikan program-program kerakyatan untuk menjawab kegelisahan terpangkasnya dana desa, sehingga perekonomian di kampung, di kalurahan bisa berjalan baik.

Salah satunya adalah dengan program padat karya di seluruh kalurahan dan kelurahan di 88 titik tadi di Kulonprogo. (ADV)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.