DPRD Kulonprogo Desak Evaluasi SPMB, Banyak SDN Kekurangan Murid

Foto ilustrasi Siswa Sekolah Dasar - Foto dibuat dengan Artificial Intelligence ChatGPT

Harianjogja.com, KULONPROGO— Komisi IV DPRD Kabupaten Kulonprogo meminta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SD dan SMP tahun 2026.

Desakan tersebut muncul setelah hasil SPMB kembali menunjukkan ketimpangan jumlah peserta didik antarsekolah, bahkan terdapat sejumlah SD negeri maupun SMP negeri yang hanya memperoleh kurang dari 10 siswa meski kuota satu rombongan belajar (rombel) mencapai 28 hingga 32 peserta didik.

DPRD Minta Penataan Sistem Pendidikan

Ketua Komisi IV DPRD Kulonprogo, Edi Priyono, menilai persoalan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai masalah pemenuhan kuota peserta didik. Menurutnya, kondisi itu harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan penataan sistem pendidikan secara lebih komprehensif.

Ia menegaskan evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh agar persoalan rendahnya jumlah murid di sejumlah sekolah negeri tidak terus berulang setiap tahun.

"Sebaiknya tidak hanya berfokus pada upaya pemenuhan kuota, tapi juga melakukan penataan sistem pendidikan secara menyeluruh," katanya kepada wartawan, Selasa (7/7/2026).

Minat ke Sekolah Swasta Dinilai Meningkat

Menurut Edi, tren yang berkembang saat ini menunjukkan masyarakat, khususnya orang tua siswa jenjang sekolah dasar, semakin banyak memilih lembaga pendidikan swasta dibanding sekolah negeri.

Fenomena tersebut, kata dia, menjadi perhatian penting karena menunjukkan adanya perubahan preferensi masyarakat dalam menentukan sekolah bagi anak-anak mereka.

Edi mengakui banyak orang tua menilai kualitas layanan pendidikan di sekolah swasta lebih baik meskipun harus mengeluarkan biaya yang lebih besar.

"Sekolah negeri harus ditingkatkan kualitas layanan pendidikan agar dapat diminati orang tua siswa," lanjutnya.

Selain faktor pilihan masyarakat, Edi juga menyoroti penurunan jumlah anak usia sekolah yang ikut memengaruhi jumlah peserta didik baru di sejumlah SD negeri dan SMP negeri.

Karena itu, Disdikpora Kulonprogo diminta melakukan pemetaan yang lebih akurat agar persoalan kekurangan murid dapat diatasi melalui kebijakan yang tepat.

Disdikpora Akui SD Swasta Lebih Diminati

Sekretaris Disdikpora Kulonprogo, Nur Hadiyanto, membenarkan bahwa sekolah dasar swasta pada pelaksanaan SPMB 2026 memang memperoleh minat masyarakat yang lebih tinggi dibanding sebagian sekolah negeri.

Ia mencontohkan SD Ma’arif Nurul Jannah di Temon menerima 53 siswa dari kapasitas 56 peserta didik. Sementara itu, SD Muhammadiyah Mutihan di Wates berhasil memenuhi kuota dengan menerima 84 siswa.

"Fenomena ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sekolah berbasis keagamaan dan swasta masih kuat, terutama di wilayah yang sekolah negerinya kurang diminati," ungkapnya.

Regrouping SD Negeri Masih Dikaji

Sebagai langkah penataan, Disdikpora Kulonprogo berencana melaksanakan penggabungan atau regrouping sejumlah SD negeri pada Agustus 2026.

Namun, Nur Hadiyanto mengatakan jumlah sekolah yang akan diregrouping masih dalam tahap kajian sehingga belum dapat dipastikan.

Menurutnya, pelaksanaan regrouping dijadwalkan pada Agustus karena bertepatan dengan batas akhir penutupan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada akhir bulan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.