1 day ago
10
KLIKPOSITIF- DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meraih penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional 2026.
DPRD Sumbar berhasil menempati peringkat IV terbaik nasional kategori DPRD Provinsi. Penghargaan tersebut diterima langsung Ketua DPRD Sumbar Muhidi dalam rangkaian Hari Pengayoman ke-81, Rabu (19/8/2026).
Capaian tersebut menjadi prestasi tersendiri karena DPRD Sumbar tercatat sebagai satu-satunya DPRD di Sumatera Barat yang meraih penghargaan JDIH Nasional 2026.
Penghargaan diberikan berdasarkan penilaian terhadap pengelolaan JDIH sepanjang 2025.
Penilaian tidak hanya mencakup ketersediaan dokumen hukum, tetapi juga proses pengumpulan, pengolahan, penataan hingga penyajian informasi agar mudah diakses masyarakat.
Sejumlah dokumen yang dikelola melalui JDIH DPRD Sumbar di antaranya Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Sekretaris DPRD, naskah akademik, notulen dan risalah rapat.
Selain itu, buku perpustakaan serta dokumentasi proses pembahasan peraturan daerah juga menjadi bagian dari pengelolaan JDIH.
Aspek inovasi dan statistik pengunjung website JDIH turut menjadi bagian penilaian.
Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama jajaran DPRD dan Sekretariat DPRD Sumbar.
“Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua. Namun, yang paling penting dari penghargaan ini adalah bagaimana JDIH benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Muhidi.
Menurutnya, DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat memiliki tanggung jawab memastikan produk hukum dan proses pembentukan peraturan dapat diketahui publik.
“Informasi hukum harus semakin mudah diakses. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai berbagai produk hukum maupun proses yang dilakukan DPRD,” ujarnya.
Muhidi menegaskan, penghargaan tersebut bukan menjadi akhir dari upaya pembenahan JDIH DPRD Sumbar.
“Penghargaan ini bukan akhir, tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan, memperkuat digitalisasi dan membuat informasi hukum semakin mudah dijangkau masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat, Alpius Sarumaha, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam menghadirkan pelayanan pemerintahan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, seluruh tugas pemerintahan pada akhirnya memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Pertanyaan yang paling mendasar adalah untuk siapa kita bekerja. Kita bekerja untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara,” ujar Alpius.
Ia mengatakan, keberhasilan pelayanan tidak hanya dilihat dari proses administrasi, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Hukum tidak boleh terasa jauh dari masyarakat. Hukum harus memberikan kepastian, perlindungan dan menghadirkan solusi,” katanya.
Alpius juga mengingatkan agar masyarakat yang datang membawa persoalan tidak justru menghadapi persoalan baru akibat pelayanan birokrasi yang berbelit.
“Ketika masyarakat datang dengan persoalan, jangan kita tambah dengan persoalan baru. Ketika ada persoalan, harus kita selesaikan. Jangan berlindung di balik birokrasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, semangat pengayoman harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pengayoman memiliki makna yang besar. Menyayomi tidak boleh berhenti pada rasa prihatin. Harus bergerak dengan kerja nyata, bukan sekadar seremoni dan slogan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
