Harga BBM Naik, Bus Sekolah Gunungkidul Pangkas Layanan

Proses pemeliharaan rutin salah satu unit bus sekolah di garasi milik Dinas Perhubungan Gunungkidul, Senin (11/5/2026). Ist/dishubgk

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Kenaikan harga BBM non subsidi berdampak langsung pada layanan bus sekolah di Gunungkidul. Dinas Perhubungan setempat terpaksa mengubah skema operasional agar layanan tetap berjalan meski anggaran terbatas hingga akhir tahun 2026.

Kepala Bidang Angkutan dan Terminal Dishub Gunungkidul, Sigit Wijayanto, mengungkapkan lonjakan harga BBM jenis dexlite menjadi beban utama. Dalam dua bulan terakhir, harga melonjak drastis dari Rp14.200 per liter menjadi Rp26.000 per liter.

“Kenaikan ini sangat berpengaruh terhadap operasional. Dengan kondisi sebelumnya saja, saat harga Rp23.600 per liter, anggaran diperkirakan hanya cukup sampai akhir Juni,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).

Dishub mencatat, setiap unit bus sekolah membutuhkan anggaran sekitar Rp392 juta per tahun. Anggaran tersebut tidak hanya untuk pembelian BBM, tetapi juga mencakup biaya perawatan rutin dan pajak kendaraan. Saat ini, terdapat tujuh unit bus sekolah yang beroperasi melayani pelajar di berbagai kecamatan.

Namun, dengan kenaikan harga BBM terbaru, perhitungan anggaran dipastikan tidak akan mampu menutup kebutuhan operasional hingga akhir tahun. Hingga kini, belum ada kepastian terkait tambahan anggaran dari pemerintah daerah.

Sebagai langkah darurat, Dishub Gunungkidul melakukan penyesuaian layanan. Jika sebelumnya bus sekolah melayani antar-jemput pagi dan siang, kini operasional hanya difokuskan pada keberangkatan pagi hari.

“Untuk sementara, layanan penjemputan pulang sekolah ditiadakan di sebagian besar rute. Ini agar layanan tetap bisa berjalan sampai akhir tahun,” jelas Sigit.

Adapun rute yang terdampak meliputi Ponjong–Wonosari, Semanu–Wonosari, Sokoliman–Wonosari, Tanjungsari–Wonosari, Gedangsari–Wonosari, dan Nglipar–Wonosari. Sementara itu, hanya rute Semin–Wonosari yang masih beroperasi penuh pulang-pergi.

Kebijakan ini berdampak langsung pada siswa dan orang tua. Untuk kepulangan, pelajar kini harus dijemput menggunakan kendaraan pribadi, yang berpotensi menambah beban biaya dan risiko keselamatan di jalan.

Sekretaris Dishub Gunungkidul, Bayu Susilo Aji, menambahkan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah solusi. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Dishub juga berupaya melobi agar bus sekolah bisa menggunakan BBM bersubsidi jenis biosolar.

“Kami sedang mengupayakan agar bus sekolah mendapat pengecualian penggunaan BBM subsidi karena ini layanan publik untuk keselamatan pelajar,” katanya.

Meski demikian, upaya tersebut tetap harus mengacu pada regulasi yang berlaku. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah strategis agar layanan transportasi pelajar tetap optimal tanpa mengorbankan keselamatan dan akses pendidikan.

Kondisi ini menjadi peringatan serius bahwa kenaikan harga energi tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga langsung menyentuh layanan publik, termasuk transportasi pendidikan di daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.