4 hours ago
1
Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI bersama Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) di Kotagede, Jogja, pada Jumat (5/6/2026). - Harian Jogja/ Ariq Fajar Hidayat
Harianjogja.com, JOGJA — Industri film nasional kembali mendapat sorotan serius dari DPR RI. Dalam kunjungan kerja ke Jogja, Komisi VII DPR menilai sektor perfilman masih menghadapi dua tantangan besar, yakni beban pajak yang dinilai memberatkan serta keterbatasan pendanaan, khususnya untuk festival film berbasis komunitas seperti Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF).
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menegaskan JAFF menjadi contoh nyata bagaimana industri film bisa tumbuh dari akar rumput. Menurutnya, keterlibatan lebih dari 100 komunitas film setiap tahun menjadi bukti kuat bahwa ekosistem perfilman di Indonesia berkembang secara organik.
“Ini bukan model top-down, tapi bottom-up. Artinya, film tumbuh dari masyarakat dan komunitas, sehingga punya fondasi yang lebih kuat untuk jangka panjang,” ujarnya saat dialog di Jogja, Jumat (5/6/2026).
Film sebagai Alat Diplomasi Budaya
Chusnunia menilai film bukan sekadar industri hiburan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam diplomasi budaya Indonesia di tingkat global. Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, pelaku industri, hingga komunitas.
Menurutnya, tanpa dukungan bersama, potensi besar film sebagai medium diplomasi tidak akan optimal. “Film bisa menjadi wajah Indonesia di dunia internasional. Ini harus kita dorong bersama,” tegasnya.
Pajak Dinilai Jadi Beban Ganda
Dalam kunjungan tersebut, DPR juga mencatat adanya persoalan serius terkait skema perpajakan di industri film. Sejumlah pelaku industri mengeluhkan adanya pajak berlapis yang dinilai menghambat pertumbuhan.
“Ini menjadi catatan penting. Jangan sampai pajak justru menghambat industri yang sedang tumbuh,” kata Chusnunia.
Salah satu yang disorot adalah pajak tontonan yang berkisar 8–10% dari harga tiket. Beban ini dinilai cukup tinggi, terutama bagi pelaku industri yang masih berkembang.
Pendanaan Festival Jadi Tantangan
Selain pajak, isu pendanaan festival film juga menjadi perhatian. Untuk menyelenggarakan satu edisi JAFF, dibutuhkan anggaran hingga Rp25 miliar. Namun, kontribusi pemerintah dinilai masih belum optimal.
Chusnunia menyebut, beban tersebut seharusnya bisa lebih ringan jika didukung berbagai pihak, termasuk melalui skema kolaborasi multi-sektor.
“Kalau banyak pihak ikut terlibat, tentu beban penyelenggaraan tidak akan terlalu berat,” ujarnya.
Dorongan Revisi UU Perfilman
Ketua Yayasan Sinema Jogja, Budi Irawanto, menyambut baik perhatian DPR terhadap industri film. Ia menilai momentum ini penting untuk mendorong revisi Undang-Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009 agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.
Menurutnya, perubahan ekosistem perfilman menuntut regulasi yang mampu melindungi pekerja film, memperkuat literasi, serta mengatur model bisnis yang lebih adil, termasuk dalam aspek perpajakan.
Belajar dari Negara Lain
Budi juga menyoroti praktik di negara seperti Prancis dan Korea Selatan, di mana pajak dari industri film dikembalikan untuk mendukung pengembangan sektor tersebut. Model ini dinilai bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia.
“Kalau pajak dikembalikan untuk pengembangan film, misalnya pelatihan sineas atau produksi, dampaknya akan sangat besar,” katanya.
Perkuat Ekosistem Daerah
Lebih jauh, JAFF juga terus mendorong penguatan ekosistem film di daerah. Melalui program seperti JAFF Community Forum, ratusan komunitas film dari berbagai daerah dipertemukan untuk berbagi pengalaman dan memperluas jaringan.
DPR berharap model seperti JAFF tidak hanya berkembang di Jogja, tetapi juga bisa direplikasi di daerah lain, sehingga industri film nasional tumbuh lebih merata dan inklusif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
