JAMPI DIY Soroti Nasib Pekerja Informal Saat May Day 2026

Harianjogja.com, JOGJA — Peringatan Hari Buruh Internasional di Jogja diwarnai sorotan tajam terhadap nasib pekerja informal. Jaringan Advokasi Melindungi Pekerja Informal menilai negara belum sepenuhnya hadir dalam memberikan perlindungan bagi jutaan pekerja sektor informal, khususnya perempuan yang menghadapi kerentanan berlapis.

Aksi digelar di kompleks DPRD DIY pada Jumat (1/5/2026). Dalam momentum Hari Buruh Internasional tersebut, massa menuntut kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja informal yang selama ini dinilai terpinggirkan dari sistem perlindungan ketenagakerjaan.

Koordinator aksi JAMPI, Hikmah Diniah, menyebut pekerja informal justru menjadi penopang utama ekonomi daerah. Namun ironisnya, mereka tidak memiliki kepastian kerja, upah layak, maupun akses terhadap jaminan sosial.

“Pekerja informal adalah tulang punggung ekonomi, tetapi belum diakui dan dilindungi secara layak. Perempuan bahkan menghadapi beban ganda yang tidak terlihat,” ujarnya.

Mayoritas Tenaga Kerja, Minim Perlindungan

Berdasarkan data yang dihimpun, lebih dari 52% tenaga kerja di DIY berada di sektor informal. Secara nasional, jumlahnya mencapai puluhan juta orang dan terus meningkat, terutama pascapandemi.

Kelompok ini mencakup pekerja rumah tangga, buruh gendong di pasar tradisional, pekerja rumahan, pedagang kecil, hingga pekerja lepas di sektor jasa. Mayoritas dari mereka tidak memiliki hubungan kerja formal yang diakui secara hukum.

Kondisi tersebut berdampak pada minimnya perlindungan, mulai dari tidak adanya jaminan kesehatan, perlindungan kecelakaan kerja, hingga kepastian pendapatan. Bahkan hak dasar seperti cuti dan perlindungan hukum kerap tidak dimiliki.

Perempuan Hadapi Kerentanan Berlapis

JAMPI juga menyoroti ketimpangan gender yang masih kuat dalam sektor informal. Banyak perempuan harus menjalankan peran domestik sekaligus mencari nafkah, namun kerja mereka kerap tidak diakui sebagai kontribusi ekonomi.

Hal ini memperparah posisi perempuan dalam struktur ketenagakerjaan yang tidak setara, terutama ketika tidak ada regulasi yang secara spesifik melindungi mereka.

Dorong Regulasi Lebih Inklusif

Dalam konteks kebijakan, JAMPI menilai regulasi ketenagakerjaan masih terlalu berfokus pada sektor formal. Akibatnya, pekerja informal belum menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Mereka mengapresiasi pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) oleh DPR RI sebagai langkah maju. Namun, implementasi di lapangan dinilai harus diawasi secara ketat agar benar-benar memberi manfaat.

Selain itu, JAMPI mendorong agar revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat mengakomodasi perlindungan menyeluruh bagi pekerja informal, termasuk pekerja rumahan, buruh gendong, dan purna migran.

“Ini harus menjadi titik balik. Negara tidak boleh lagi abai. Semua pekerja berhak hidup layak dan sejahtera,” tegas Hikmah.

Desak Peran Pemda DIY

Melalui aksi ini, JAMPI juga mendesak pemerintah daerah DIY untuk segera menyusun regulasi khusus yang berpihak pada pekerja informal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas akses jaminan sosial dan menciptakan perlindungan kerja yang lebih adil dan inklusif.

Dengan jumlah yang dominan dalam struktur tenaga kerja, pekerja informal dinilai tidak bisa lagi dipandang sebagai sektor pinggiran. Ke depan, keberpihakan kebijakan menjadi kunci untuk memastikan mereka mendapatkan hak yang setara dalam sistem ketenagakerjaan nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.