3 days ago
9
Harianjogja.com, JAKARTA—Kartu pintar atau kartu nusuk bagi jamaah haji Indonesia rencananya akan dibagikan sejak masih berada di Tanah Air. Kebijakan ini disiapkan untuk memberi kepastian dan ketenangan bagi jamaah sebelum berangkat ke Arab Saudi.
Staf Teknis Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Hasyim Hilaby, menjelaskan kartu nusuk berfungsi sebagai identitas resmi sekaligus akses utama jamaah haji Indonesia untuk memasuki wilayah peribadatan penting seperti Makkah, Madinah, dan Arafah saat puncak haji.
Distribusi kartu nusuk di Indonesia dinilai lebih efektif karena dapat meminimalkan kendala teknis yang selama ini kerap muncul jika pembagian dilakukan setibanya di Arab Saudi, sekaligus mencegah potensi masuknya jamaah ilegal ke kawasan Armuzna.
"Kebijakan ini diambil untuk memberikan ketenangan psikologis bagi jamaah sebelum berangkat," ujar Hasyim saat pelatihan dan pendidikan calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 1447 H/2026 M di Jakarta, Sabtu malam.
Dengan memegang kartu nusuk sejak dari tanah air, jamaah memiliki kepastian akses untuk memasuki wilayah-wilayah krusial peribadatan seperti Makkah, Madinah, dan utamanya area Arafah saat puncak haji.
"Pentingnya nusuk bagi haji adalah sebagai akses legalitas jamaah Indonesia. Kartu ini menjadi simbol dan filter agar tidak ada orang-orang ilegal yang masuk dan mengganggu rotasi perjalanan jamaah haji resmi saat beribadah," kata Hasyim.
Kartu nusuk bukan sekadar identitas, melainkan "kunci" masuk ke Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna). Pendistribusian kartu nusuk di Indonesia dinilai akan sangat efektif memangkas potensi masalah distribusi yang kerap terjadi jika pembagian dilakukan setibanya di Arab Saudi.
Harapannya, setibanya di Tanah Suci, jamaah bisa langsung fokus pada ibadah tanpa kekhawatiran administratif. Selain itu, pihak KJRI juga memastikan bahwa aktivasi kartu akan dilakukan sejak dini di Indonesia. Namun, jika terjadi kendala teknis atau sistem error setibanya di Arab Saudi, tim teknis di lapangan telah siap memberikan bantuan.
Persaingan positif antar syarikah atau perusahaan penyedia layanan di Arab Saudi saat ini juga dinilai menguntungkan jamaah karena mereka berlomba memberikan pelayanan terbaik, termasuk dalam integrasi sistem nusuk ini.
Di sisi lain, digitalisasi layanan haji oleh Pemerintah Arab Saudi melalui platform nusuk sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan jamaah, terutama bagi jamaah lansia yang tidak akrab dengan gawai.
Selain itu, muncul juga pertanyaan apakah setiap jamaah wajib menginstal dan mengoperasikan aplikasi nusuk di ponsel mereka. Menjawab keresahan tersebut, pihak KJRI Jeddah memberikan penegasan bahwa penggunaan aplikasi nusuk di ponsel tidak bersifat wajib bagi jamaah haji reguler. Prioritas utama tetap pada kepemilikan kartu nusuk fisik.
"Tidak, tidak diharuskan. Aplikasi yang di HP itu ibaratnya hanya sebagai backup saja," ujar Hasyim.
Kebijakan ini diambil untuk memberikan ketenangan psikologis bagi jamaah sebelum berangkat. Fungsi aplikasi lebih sebagai cadangan darurat. Misalnya, jika seorang jamaah tertinggal dari rombongan, tersasar keluar dari area hotel, atau lupa membawa kartu fisiknya saat berjalan-jalan ringan di sekitar pemondokan, aplikasi tersebut bisa menjadi bukti identitas pengganti. Namun, untuk akses utama peribadatan dan mobilitas, kartu fisik adalah instrumen utama.
Hasyim menambahkan, identitas jamaah haji Indonesia sebenarnya sudah dikenali bahkan tanpa aplikasi sekalipun. Seragam batik haji Indonesia yang khas telah menjadi penanda visual yang sangat dikenali oleh petugas keamanan Arab Saudi atau Askar maupun masyarakat umum di sana.
"Orang-orang Indonesia ini sudah jelas dengan seragam batiknya, mereka (petugas Saudi) sudah tahu bahwa itu jemaah haji. Yang kita khawatirkan justru jika ada orang yang masuk hotel tapi bukan jemaah haji," kata Hasyim.
Dengan pembagian kartu nusuk sejak di Indonesia, jamaah haji diharapkan dapat lebih fokus menjalankan ibadah di Tanah Suci tanpa dibebani persoalan administratif, seiring penguatan sistem layanan haji yang terus dilakukan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
