Masyarakat Diajak Lebih Cermat Mengawasi Wakil Rakyat

Wakil Ketua DPRD DIY, Budi Waljiman (berdiri), menyampaikan materi dalam bedah buku 1001 Tanya untuk Wakil Rakyat di Balai Serbaguna Kricak, Kemantren Tegalrejo, Kota Jogja, Jumat (18/9/2026). (Harian Jogja/Stefani Yulindriani)

JOGJA — Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY bersama DPRD DIY menggelar bedah buku 1001 Tanya untuk Wakil Rakyat di Balai Serbaguna Kricak, Kemantren Tegalrejo, Kota Jogja, Jumat (18/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mendorong masyarakat meningkatkan minat baca sekaligus kemampuan dalam menyikapi informasi secara kritis.

Wakil Ketua DPRD DIY, Budi Waljiman, mengatakan peningkatan literasi penting agar masyarakat memiliki kemampuan memilah informasi yang diterima. Menurut dia, kebiasaan membaca dapat membantu masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi bohong.

“Dengan membaca, masyarakat memiliki pengetahuan dan dasar untuk memahami berbagai persoalan. Jangan sampai masyarakat mudah terhasut oleh berita bohong,” kata Budi saat menjadi narasumber dalam bedah buku tersebut, Jumat.

Menurut Budi, masyarakat juga perlu memahami peran dan fungsi lembaga legislatif. Pemahaman tersebut penting agar masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.

Awasi Wakil Rakyat

Penulis buku 1001 Tanya untuk Wakil Rakyat, Farhan Acha, mengatakan masyarakat memiliki hak untuk bertanya sekaligus mengawasi kinerja wakil rakyat.

Buku tersebut ditulis sebagai panduan praktis bagi masyarakat agar tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi turut aktif mengawasi jalannya pemerintahan.

Farhan mengatakan buku tersebut membahas tiga fungsi utama wakil rakyat, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Lebih dari 1.000 pertanyaan berbasis data disiapkan untuk membantu masyarakat menguji komitmen, integritas, dan profesionalitas wakil rakyat.

“Warga punya hak untuk bertanya. Buku ini ingin mendorong masyarakat menggunakan hak tersebut untuk mengetahui apa yang dilakukan wakil rakyat,” ujar Farhan.

Selain fungsi legislatif, buku tersebut juga membahas dilema representasi yang dihadapi wakil rakyat, mulai dari kepentingan partai politik, konstituen, hingga tanggung jawab kepada negara.

Masyarakat juga didorong memahami prinsip checks and balances serta berpartisipasi dalam pengawasan pemerintahan.

Lurah Kricak, Raden Rara Yunita Iswandari, berharap kegiatan bedah buku tersebut dapat meningkatkan literasi masyarakat. Dia mendorong warga membaca buku tersebut secara lebih mendalam agar memperoleh pemahaman yang utuh.

“Semoga masyarakat mendapatkan manfaat dari bedah buku ini. Meskipun dalam kegiatan tadi sudah disampaikan cukup banyak, untuk lebih detail masyarakat bisa membaca bukunya,” katanya.

Sementara itu, praktisi M. Andri Perdana mengatakan keberadaan DPRD dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan, termasuk terkait kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya.

Menurut dia, masyarakat juga perlu memahami proses penganggaran pemerintah. Salah satunya melalui tahapan perencanaan seperti pra-Musrenbang 2026 yang dapat berkaitan dengan pelaksanaan program pada 2028.

Hal tersebut berkaitan dengan mekanisme penganggaran pemerintah yang menggunakan prinsip tahun sebelumnya atau n-1.

Pustakawan Ahli Utama DPAD DIY, Budiyono, mengatakan bedah buku tersebut digelar untuk menarik minat masyarakat meningkatkan literasi.

Peningkatan literasi diharapkan membuat masyarakat lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi dan persoalan yang dihadapi.

“Bedah buku ini digagas untuk menarik minat masyarakat untuk meningkatkan literasinya, sehingga masyarakat dapat lebih bijak dalam bertindak ketika tingkat literasinya meningkat,” katanya. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.