1 hour ago
1
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2025 pada Senin (08/12 - 2025).
JAKARTA—Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2025 pada Senin (08/12/2025). Di hadapan ratusan jajaran dari pusat hingga daerah, ia menekankan agar forum tahunan tersebut dimanfaatkan secara serius untuk mendorong peningkatan pelayanan publik.
“Rakernas ini kami nyatakan dibuka. Semoga bermanfaat dan menghasilkan keputusan-keputusan yang optimal dan berkualitas untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat,” ujar Menteri Nusron dalam sambutannya di Jakarta.
Mengusung tema “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian ATR/BPN”, Menteri Nusron menegaskan tiga agenda prioritas yang harus dituntaskan tanpa kompromi. Ketiganya meliputi penyelesaian berkas layanan pertanahan, penyelesaian residu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta percepatan pemutakhiran data.
Ia meminta seluruh jajaran memeriksa penyebab tunggakan secara menyeluruh.
“Ini tunggakan pekerjaan yang mau tidak mau harus kita selesaikan dan tuntaskan. Harus tuntas sampai ke akar-akarnya. Apakah di dokumen historisnya, dokumen yuridisnya, atau di Peta Bidang Tanah (PBT)-nya, kita belum tahu. Karena itu, mohon dicek satu per satu,” tegasnya.
Terkait pemutakhiran data, Menteri Nusron menginstruksikan agar momentum libur Natal dan akhir tahun dimanfaatkan untuk percepatan pelayanan.
"Setahun ini kita berhasil menyelesaikan 2,4 juta. Saya sudah instruksikan waktu di Rapim supaya masuk pada waktu libur. Kalau Natal nanti yang nasrani libur, yang muslim masuk untuk melakukan pelayanan. Siapa tahu pada masa-masa itu keluarga lagi kumpul dan ada momentum untuk melakukan pemutakhiran sertipikat tanah, termasuk mengukur ulang," ujarnya.
Selain tiga agenda utama tersebut, Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mendukung iklim investasi dan perbaikan perizinan.
“RDTR ini menjadi pintu masuk awal untuk iklim usaha yang kondusif dan percepatan perizinan,” katanya.
Rakernas yang digelar pada 8–10 Desember 2025 ini diikuti 471 peserta, terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, hingga Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hadir sebagai pembicara kunci, Anggota III BPK RI sekaligus Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Akhsanul Khaq.
Sebagai bagian dari rangkaian pembukaan Rakernas, Menteri Nusron juga menyerahkan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur dan 23 Kepala Kantah Kabupaten/Kota. Penghargaan diberikan bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Jenderal Dalu Agung Darmawan, serta perwakilan Kementerian PANRB Kamaruddin. (Advertorial)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
