Oleh: Andi Dody May Putra Agustang (Mahasiswa Sosiologi Program Doktoral Universitas Indonesia)
KabarMakassar.com — Setiap tanggal 1 Juni, Indonesia kembali memperingati Hari Lahir Pancasila. Hal ini di tandai dengan story teman di media sosial dipenuhi dengan kegiatan upacara dan kutipan tentang persatuan, gotong royong, serta keadilan sosial. Namun tahun ini, suasananya rasanya agak sedikit berbeda dan tertekan.
Di tengah seremoni kebangsaan itu, masyarakat justru dihadapkan pada kenyataan yang membuat cemas: rupiah terus melemah hingga mendekati Rp17.900 per dolar Amerika Serikat. Bahkan sejumlah bank nasional disebut mematok kurs jual dolar mendekati angka tersebut.
Sedikit pertanyaan yang mengganggu pikiranku, ketika rupiah semakin tertekan dan kehidupan ekonomi rakyat semakin rentan, apakah Pancasila masih benar-benar menjadi dasar dalam mengatur ekonomi Indonesia?
Pertanyaan ini penting karena selama bertahun-tahun Pancasila sering ditempatkan sebagai simbol moral dan politik, tetapi jarang sekali dibicarakan secara serius sebagai fondasi ekonomi. Akibatnya, setiap kali terjadi gejolak ekonomi, yang muncul adalah bahasa pasar, indeks, inflasi, kurs, investasi, dan pertumbuhan. Sementara Pancasila hanya hadir sebagai slogan yang diperingati setahun sekali.
Ironi di tambah sedikit lucu ketika pelemahan rupiah tahun ini bertepatan dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyatakan, “Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok,” sembari menegaskan bahwa pangan dan energi Indonesia dalam kondisi aman.
Pernyataan itu segera memicu perdebatan. Sebagian mungkin menganggapnya sebagai upaya menenangkan publik agar tidak panik menghadapi tekanan global. Bahkan Partai Gerindra menjelaskan bahwa pesan tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak merasa Indonesia akan runtuh hanya karena gejolak ekonomi dunia.
Namun persoalannya bukan apakah masyarakat desa menggunakan dolar atau tidak. Persoalannya adalah apakah kehidupan masyarakat desa benar-benar tidak dipengaruhi oleh dolar. Tentu Jawabannya sangat sederhana “ya”
Petani mungkin tidak membeli pupuk dengan dolar. Nelayan tidak membayar solar dengan dolar. Pedagang pasar tidak menjual cabai dengan dolar. Tetapi banyak komponen ekonomi yang menopang kehidupan mereka terhubung langsung dengan sistem ekonomi global yang berbasis dolar.
Ketika rupiah melemah, biaya impor bahan baku meningkat, harga logistik berpotensi naik, biaya produksi terdorong naik, dan pada akhirnya tekanan itu merembes ke kehidupan masyarakat paling bawah.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa nilai impor Indonesia sepanjang 2025 mencapai lebih dari US$241 miliar. Bahkan impor nonmigas mencapai lebih dari US$209 miliar. Artinya, kehidupan ekonomi Indonesia masih memiliki keterkaitan yang sangat besar dengan pasar global.
Dalam sektor pangan misalnya, Indonesia memang menunjukkan kemajuan dalam produksi beras. BPS mencatat produksi beras nasional 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton atau meningkat 13,54 persen dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah bahkan menyampaikan bahwa impor beras umum telah ditekan secara signifikan.
Namun pada saat yang sama Indonesia masih mengimpor berbagai komoditas strategis lain dalam jumlah besar. Data BPS menunjukkan volume impor gandum dan meslin Indonesia pada semester pertama 2025 mencapai lebih dari 5 juta ton. Kedelai yang menjadi bahan utama tempe dan tahu juga masih bergantung pada pasokan luar negeri.
Di titik inilah persoalannya menjadi lebih serius. Ketika rupiah melemah, yang terguncang bukan hanya pasar uang. Yang terguncang adalah struktur ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap dunia luar.
Dalam perspektif sosiologi ekonomi, kondisi ini pernah dijelaskan secara tajam oleh Karl Polanyi. Dalam karya monumentalnya The Great Transformation, Polanyi menjelaskan bahwa ketika kehidupan sosial terlalu tunduk pada mekanisme pasar, masyarakat akan menjadi korban dari gejolak yang tidak mereka ciptakan sendiri. Ekonomi tidak lagi melayani masyarakat, tetapi masyarakat yang dipaksa menyesuaikan diri dengan logika ekonomi global.
Apa yang terjadi pada rupiah hari ini menunjukkan gejala serupa. Ketika nilai tukar bergerak liar karena sentimen global, perang dagang, ketidakpastian geopolitik, atau kebijakan bank sentral negara maju, masyarakat Indonesia ikut merasakan dampaknya meskipun mereka tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Lebih jauh lagi, pelemahan rupiah memperlihatkan bahwa kedaulatan ekonomi Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.
Padahal para pendiri bangsa memiliki imajinasi yang berbeda mengenai ekonomi Indonesia. Soekarno tidak pernah membayangkan Indonesia menjadi negara yang seluruh denyut ekonominya bergantung pada fluktuasi pasar global.
Dalam berbagai pidatonya, Soekarno berkali-kali menekankan pentingnya berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Gagasan ini bukan sekadar slogan nasionalisme, melainkan konsep ekonomi yang menempatkan kemandirian sebagai syarat utama kemerdekaan.
Semangat itu kemudian tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi penting harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pada sisi ini pertanyaan paling mendasar pada Hari Lahir Pancasila tahun ini. Apakah sistem ekonomi Indonesia saat ini masih bergerak dalam semangat Pasal 33 dan Pancasila? Ataukah kita secara perlahan telah berpindah ke model pembangunan yang lebih tunduk pada logika pasar global?
Saya rasa pertanyaan ini menjadi relevan ketika melihat paradoks yang terjadi. Di satu sisi, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. BPS mencatat lima sektor utama menyumbang sekitar 63,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional.
Namun di sisi lain, keresahan ekonomi masyarakat tetap tinggi. Harga kebutuhan pokok mudah berfluktuasi, biaya pendidikan meningkat, lapangan pekerjaan berkualitas tidak tumbuh secepat jumlah angkatan kerja, dan generasi muda semakin sulit membayangkan masa depan ekonomi yang pasti.
Fenomena ini mengingatkan pada kritik Pierre Bourdieu mengenai kekerasan simbolik dalam sistem sosial modern. Angka-angka ekonomi sering kali digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan, tetapi pengalaman konkret masyarakat justru menceritakan hal yang berbeda. Statistik menjadi panggung, sementara kecemasan hidup sehari-hari tersembunyi di belakang layar.
Karena itu, ketika pemerintah mengatakan bahwa masyarakat desa tidak menggunakan dolar, mungkin yang perlu dijawab bukan kalimat tersebut, melainkan pertanyaan yang lebih besar: mengapa kehidupan masyarakat desa tetap bisa terguncang ketika dolar naik?
Jawabannya sederhana. Karena ekonomi Indonesia belum sepenuhnya mandiri. Karena harga pupuk masih dipengaruhi rantai pasok global.Karena industri nasional masih membutuhkan banyak bahan baku impor.
Karena konsumsi masyarakat masih bergantung pada berbagai produk yang terhubung dengan pasar internasional.
Karena pembangunan ekonomi selama beberapa dekade terakhir sering lebih fokus pada pertumbuhan dibanding penguatan fondasi kemandirian.
Di titik inilah Pancasila seharusnya hadir bukan sebagai slogan, tetapi sebagai arah kebijakan. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bukan hanya berbicara mengenai bantuan sosial atau subsidi. Sila tersebut mengandung gagasan yang jauh lebih besar: bagaimana negara membangun sistem ekonomi yang mampu melindungi rakyat dari kerentanan struktural.
Artinya, negara tidak cukup hanya menjaga angka pertumbuhan ekonomi. Negara juga harus memastikan bahwa rakyat tidak menjadi korban setiap kali pasar global bergejolak.
Hari Lahir Pancasila seharusnya menjadi momentum untuk mengingat kembali bahwa tujuan pembangunan bukan sekadar meningkatkan investasi atau memperbaiki rating ekonomi internasional. Tujuan pembangunan adalah menciptakan kehidupan yang lebih aman, lebih adil, dan lebih bermartabat bagi rakyat.Karena pada akhirnya rakyat tidak hidup dari statistik.
Rakyat hidup dari harga beras, biaya sekolah, tarif listrik, ongkos transportasi, dan kesempatan kerja.
Mereka mungkin tidak menggunakan dolar dalam transaksi sehari-hari. Tetapi mereka hidup dalam sistem yang sangat dipengaruhi oleh dolar.
Maka ketika rupiah mendekati Rp17.900 per dolar, persoalannya bukan hanya soal kurs. Persoalannya adalah tentang seberapa kuat fondasi ekonomi bangsa ini berdiri di atas prinsip-prinsip yang dulu diperjuangkan para pendiri republik.
