Rusliana AkademisiOleh: Rusliana Akademisi
KabarMakassar.com — Hari ini awal April, cuaca cukup cerah dan dimeja kerja saya cukup banyak pilihan kue, sisa lebaran dan sisa sebagian aksi lincah saya saat bersilaturahmi kerumah keluarga dikampung. Kue pada kebiasaan sehabis acara yang berlabel kolumbus (kelompok bungkus-bungkus).
Namun rasanya ada sedikit berubah, bukan karena cita rasa kue yang bergeser, tetapi oleh karena berita disalah satu berita media online tentang ketidak pastian status nasib PPPK Sulsel (kabarmakassar.com, 31 Maret 2026). Padahal masih segar diingatan kita diberbagai akun medsos, kehebohan dan kebahagian para PPPK yang baru saja menerima SK dengan berbagai ekspresi cukup menghibur para netizen, yang ikut berkomentar dilaman postingan tersebut.
Tidak sedikit dari keluarga saya yang ikut merasakan euforia kelulusan sebagai PPPK. Dan saya baru menyadari, kemungkinan besar saat ini juga merasakan bagaimana ketidak pastian status mereka, yang hingga detik ini saya tidak memiliki keberanian untuk mempertanyakan bagaimana kelanjutannya oleh karena ingin sekedar menjaga agar tidak ada ketersinggungan perasaan mereka.
Ekspresi yang baru lulus pun bervariasi, mulai dengan mengirimkan photo berbaju Korpri ke WA saya, ada juga hanya sekedar membaca lalu berhari-hari kemudian baru sempat membalas ucapan selamat tersebut. Yang lebih gila lagi, over senangnya lulus, yang muncul di kepalanya adalah mengajukan gugatan ke pengadilan agama yang ditujukan kepada istrinya, sosok yang menemani berjuang bukan dari Nol tetapi dari Minus.
Tidak adanya kepastian jangka Panjang ditambah lagi rawan dievaluasi bahkan bisa dirumahkan, bisa dipastikan menjadi tema utama dalam pikiran-pikiran dan ketidak pastian status dari 2.825 saudara-saudari kita ini. Kita tidak bermaksud menyalahkan kekeliruan dalam perencanaan formasi yang tidak sinkron dari ketidak mampuan anggaran daerah.
Tetapi dengan menggunakan Bahasa sederhana, berdasarkan pengalaman saya dimasa ABG dulu bahwa yang Namanya di PHP itu rasanya tidak enak dan memang nyesek, makan tak enak, tidurpun tak nyenyak oleh karena digantung oleh ketidak pastian status.
Lebih lanjut lagi proses rektruitmen bisa jadi dilakukan tanpa roadmap jangka Panjang, kita bisa memprediksi jika hal itu terjadi maka Pemda/ Pemkot ataupun Pemprov akan berada dalam posisi pusing tujuh keliling untuk mencarikan porsi anggaran untuk gaji para PPPK ditengah minimnya anggaran karena faktor efesiensi, apesnya lagi beberapa hari kedepan banyak pakar yang memprediksi kita akan terkena imbas yang cukup terasa dari dampak perang Iran versus AS-Israel.
Mengutip ulasan dalam salah satu media, bahwa Konflik babak baru ini telah menjelma menjadi faktor risiko global yang memengaruhi arus modal dan stabilitas perdagangan internasional. Dampaknya terhadap Indonesia, terutama terlihat pada harga energi dan volatilitas rupiah. (kabarbursa.com, 2 Maret 2026).
Kepastian ini sangat dibutuhkan, sebab jika tidak PPPK seolah menjadi “korban kompromi” antara kebutuhan layanan publik dan keterbatasan APBD dan semakin dibiarkan berlarut-larut terlihat negara seperti setengah hati dalam membiayai aparatur sendiri. Pemerintah tidak boleh menjadi pemberi kerja yang kurang stabil sekaligus menjadi produsen ketidak pastian.
Pemerintah harus hadir memberi kepastian bagi ribuan saudara-saudari kita yang belum menemukan kepastian. Para PPPK ini juga jangan sampai menjadi semacam generasi pekerja yang terjebak dalam transisi kebijakan sekaligus korban perubahan sistem tanpa sebuah perlindungan.
Kita berharap persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi yang mengalami kondisi serupa. Sebab jangan sampai saudara-saudari kita yang 2.825 ini pada akhirnya tercatat sebagai pegawai yang tidak pernah sepenuhnya menjadi ASN, diberi status sebagai PPPK tetapi digantung secara administratif, dan dianugerahi gelar simbolik oleh sejarah sebagai ‘Honorer Emeritus’.
