5 hours ago
2
Rofiqoh Widiastuti S.Sos., M.P.H, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2 DIY
Di antara kelompok miskin, perempuan adalah yang miskin. Dan di antaranya perempuan miskin yang menjadi kepala keluarga adalah yang termiskin. Menurut Buvinic & Gupta (1997) rumah tangga yang dikepalai perempuan akan membawa dampak pada beban kerja ganda, yang artinya perempuan tidak hanya bertanggung jawab pada pekerjaan domestik, melainkan juga bertugas untuk mencari nafkah.
Ditambah bahwa perempuan kepala keluarga harus menghadapi stigma janda yang berpengaruh pada kemungkinan diskriminasi pada rekruitmen pekerjaan sehingga pekerjaan informal terpaksa diambil meski berisiko keamanan, jaminan sosial maupun diskriminasi upah.
Realitas Perempuan Kepala Keluarga
Jumlah perempuan kepala keluarga di DIY tahun 2023 adalah 266.990 jiwa dibandingkan jumlah kepala keluarga laki-laki sebanyak 1.030.175 jiwa dengan total 1.297.165 jiwa. Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat pada tahun 2024 ada sekitar 18,43 persen kepala rumah tangga di DIY yang merupakan perempuan. Angka ini mengalami kenaikan signifikan, terutama pada 2023 ke 2024 sebesar 2,67 poin persentase dari 15,76 persen pada 2023.
Distribusi jenis pekerjaan perempuan kepala keluarga di DIY pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka terlibat dalam aktivitas rumah tangga.
Tingginya persentase perempuan yang mengurus rumah tangga menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang mungkin tidak memiliki akses atau peluang untuk pekerjaan formal atau lebih bergaji tinggi.
Di DIY sendiri berdasarkan data BPS terjadi peningkatan persentase kepala rumah tangga perempuan dari rumah tangga miskin sebesar 0,5%, sedangkan dari keluarga tidak miskin sebesar 2,83% yang berpotensi menjadi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) pada tahun 2024.
Temuan ini juga menegaskan bahwa jenis pekerjaan yang diambil oleh perempuan kepala rumah tangga seringkali dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, keterampilan yang dimiliki, dan kondisi ekonomi setempat.
Data distribusi tingkat pendidikan perempuan kepala keluarga di DIY menunjukkan sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang rendah yaitu hingga tingkat SD atau sederajat, yang mencakup 31% dari populasi.
Tingkat pendidikan rendah berkorelasi signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pendidikan rendah mengurangi peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, mengakses layanan kesehatan yang memadai, dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
Akibatnya, banyak yang terjebak pada lingkaran kemiskinan dan ketidakberdayaan. Dengan ketidakpastian pekerjaan dan tingkat pendidikan yang rendah, perempuan kepala keluarga harus menanggung anggota keluarga antara 2 anggota sebanyak 72.838 dan 3 anggota sebanyak 33.364. Ditemukan bahwa banyak pula yang memiliki jumlah anggota keluarga di atas 5 orang (Biro Tapem, 2024).
Kerentanan Perempuan
Kerentanan perempuan dapat dilihat dengan menggunakan The Asset Pentagon DFID (1999) yang menggambarkan lima jenis aset. Pertama, pada aset manusia terlihat perempuan miskin diperdesaan memiliki masalah akses yang terbatas pada pendidikan dan pelatihan.
Mereka juga rentan memiliki masalah kesehatan reproduksi. Masalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan membuat perempuan sulit mengakses pekerjaan layak atau mengembangkan usaha. Kedua, pada aset sosial dapat ditemukan kendala bahwa kemiskinan disumbang oleh faktor sosial budaya yang membatasi partisipasi perempuan. Perempuan sering tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan di rumah maupun komunitas.
Salah satunya disebabkan stigma bahwa perempuan emosional dan hanya memiliki kewenangan di dapur, sumur dan kasur. Situasi ini memunculkan dampak berupa lemahnya posisi tawar perempuan dalam mengakses informasi, bantuan, atau sumber daya.
Analisa aset natural capital atau modal alam dapat menemukan bahwa perempuan memiliki kendala akses pada tanah atau sumberdaya alam karena adat maupun hukum formal yang masih bias gender.
Dampaknya akan sulit bagi perempuan untuk membangun kehidupan dari sektor berbasis sumberdaya alam seperti pertanian, perikanan dan kehutanan.
Analisa aset selanjutnya adalah physical capital atau modal fisik. Melalui analisa ini ditemukan bahwa perempuan kurang memiliki akses terhadap infrastruktur penting seperti transportasi, pasar, sanitasi, dan teknologi pertanian. Selain itu ancaman lain adalah keamanan perempuan ditempat kerja.
Ini akan berpengaruh pada hambatan dalam mobilitas dan partisipasi ekonomi. Analisa aset terakhir adalah financial capital atau modal finansial. Banyak perempuan kepala keluarga yang sulit mengakses kredit untuk perluasan usaja, tabungan atau asuransi karena tidak memiliki jaminan, maupun jaringan keuangan. Perempuan kepala keluarga sebagian besar bekerja disektor informal sehingga memunculkan ketidakstabilan pendapatan.
Kerentanan perempuan kepala keluarga membutuhkan intervensi yang secara tepat mengurai persoalan tersebut mulai dari kebijakan maupun di tingkat teknis.
Kebijakan yang memperhitungkan kemungkinan kuota untuk perempuan kepala keluarga dalam mengakses program kewirausahaan, akses bantuan modal atau pendidikan vokasi sebagai bentuk kebijakan afirmasi.
Dibutuhkan juga pelibatan perempuan pada program pengelolaan sumber daya alam dengan penyediaan infrastruktur yang inklusif gender (jalan, fasilitas produksi, tempat penitipan anak). Akses terhadap alat kerja dan teknologi ramah perempuan juga harus dibuka lebih luas.
Selain itu dibutuhkan peningkatan peran perempuan dalam struktur pengambilan kebijakan terutama pada proses pembangunan. Pemerintah sampai pada tingkat kalurahan/kelurahan harus menyediakan akses dan afirmasi khusus untuk melibatkan perempuan miskin pada berbagai forum perencanaan sehingga mampu menyampaikan gagasan persoalan perempuan dan anak. (***)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
