15 hours ago
7
Ilustrasi sekolah rakyat. / Freepik
Harianjogja.com, BANTUL--Pemkab Bantul menyebut ada sebanyak 333 orang mendaftar sebagai calon siswa sekolah rakyat untuk tingkat SMA di Kabupaten Bantul.
Namun, jumlah pendaftar tersebut masih harus diverifikasi sebelum akhirnya ditetapkan sebagai calon siswa sekolah rakyat yang menempati lokasi di Balai Besar Kementerian Sosial di Sonosewu, Bantul.
"Infonya kemarin, masuk [mendaftar] 333 orang. Tapi, masih harus diseleksi lagi," kata Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul, Nugroho Eko Setyanto, Jumat (2/5/2025).
Sebab, kuota untuk sekolah rakyat yang diampu langsung oleh Kementerian Sosial tersebut adalah 100 siswa, dengan empat rombongan belajar. Setiap rombongan belajar terdiri dari 25 orang siswa. Adapun pengumuman murid yang diterima di sekolah rakyat akan dilakukan pada awal Juli 2025.
"Jadi yang langsung ditangani Kemensos itu di DIY ada dua. Satu lokasi di Sonosewu dan satunya di Sleman," ungkap Nugroho.
Terkait kurikulum, dan tenaga pengajar, Nugroho mengaku sampai saat ini belum ada koordinasi dengan Dinsos Bantul dan Pemerintah Pusat. Selain itu, sampai saat ini belum ada petunjuk pelaksana terkait pelaksanaan sekolah rakyat.
"Dan, kalau Bantul kan sementara baru untuk tingkat SMA," jelas Nugroho.
Menurut Nugroho, saat ini pihaknya telah mendapatkan informasi dari Dinsos Bantul sedang mendata tentang anak-anak calon siswa sekolah rakyat.
"Nah, data tersebut kemudian akan dibawa ke Kemensos untuk dilakukan seleksi," ungkapnya.
Kepala Dinsos Kabupaten Bantul Gunawan Budi Santoso enggan berbicara banyak terkait sekolah rakyat di Bantul. Sebab, sampai saat ini belum adanya koordinasi dari pemerintah pusat maupun provinsi terkait teknis dan persiapan program sekolah rakyat.
"Kami masih menunggu petunjuk dari provinsi dan pusat," katanya.
Gunawan menambahkan, saat ini Pemkab Bantul telah memiliki satu lokasi yang berpotensi untuk dijadikan lokasi sekolah rakyat untuk jenjang SD-SMP yakni di Padukuhan Salam, Temuwuh, Dlingo. Hanya saja, meski telah dicek oleh Pemkab Bantul, sampai saat ini belum ada jawaban maupun koordinasi lanjutan dari Pemerintah Pusat maupun provinsi terkait pengajuan usulan lokasi tersebut.
"Sampai saat ini belum ada jawaban dari pemerintah pusat juga," ucapnya.
Sekda Bantul Agus Budiraharja mengatakan, pengajuan untuk lokasi sekolah rakyat untuk tingkat SD-SMP di Dlingo telah dilakukan ke pemerintah pusat. Hanya saja sampai saat ini belum ada jawaban dari Pemerintah Pusat.
"Dan, sampai saat ini belum ada jawaban. Yang jelas semua saat ini di Kementerian Sosial dan pusat, kami sudah ajukan lokasi, sesuai dengan persyaratan yang ada," ucap Agus.
Saat ini Pemkab, kata Agus tinggal menunggu verifikasi dari Kemensos dan pemerintah pusat terkait lokasi dan calon siswa yang akan bersekolah di sekolah rakyat.
"Tentang gurunya, metode pembelajarannya, semua kewenangan kan ada di pemerintah pusat. Jadi kita hanya membantu proses rekrutmen sesuai dengan kriteria mereka," jelas Agus.
Agus mengakui nantinya Pemkab Bantul akan bertanggung jawab dalam perekrutan siswa untuk sekolah rakyat. Namun, data base siswa dari Kemensos dan pemerintah pusat.
"Kita hanya membantu poin poin yang dimintakan untuk menyampaikan, memobilisasi ke mereka untuk ikut proses itu. Rekrut guru itu kewenangan dari pusat dari Kemensos," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
