19 hours ago
9
PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya menyediakan hunian yang layak dan aman bagi warga RT 02 RW 06 Lapau Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, yang terdampak bencana hidrometeorologi. Pemerintah menyiapkan dua opsi relokasi permanen bagi warga yang merasa tidak lagi aman untuk tinggal di kawasan rawan bencana tersebut.
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat berada di Lapau Munggu, Minggu (9/8/2026), dalam kegiatan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana banjir yang terjadi pada Senin (3/8/2026).
Kondisi kawasan Lapau Munggu menjadi perhatian setelah hujan deras yang melanda Kota Padang beberapa waktu lalu menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Bagi warga yang tinggal di kawasan tersebut, bencana yang berulang membuat rasa aman semakin berkurang. Mereka berharap pemerintah segera memberikan solusi jangka panjang berupa pemindahan ke lokasi yang lebih tinggi dan aman.
Ketua RT 02 RW 06 Lapau Munggu, Adenan Syahputra Antoni, mengatakan warga yang terdampak mencakup sekitar 40 kepala keluarga atau sekitar 30 rumah. Menurut dia, masyarakat berharap pemerintah tidak hanya memberikan bantuan pascabencana, tetapi juga menghadirkan solusi untuk menghindarkan warga dari ancaman bencana serupa di masa mendatang.
“Kami dari masyarakat yang berada di RT 02 RW 06 Lapai Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang meminta kepada pihak Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Padang agar kami disegerakanlah diungsikan atau dipindahkan di tempat yang layak atau di tempat yang lebih tinggi lagi. Karena di sini kami tidak nyaman rasanya,” kata Adenan.
Permintaan tersebut mendapat respons langsung dari Pemko Padang. Fadly mengatakan pemerintah tidak ingin masyarakat terus-menerus tinggal di kawasan yang memiliki risiko bencana berulang, terlebih jika warga sendiri telah menyatakan keinginan untuk direlokasi.
Menurut Fadly, pemerintah telah menyiapkan dua skema relokasi permanen yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga.
Opsi pertama adalah pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Mandiri. Skema ini diperuntukkan bagi warga yang memiliki lahan pribadi atau lahan kaum yang telah mendapat kesepakatan dengan niniak mamak. Pemerintah Kota Padang akan memfasilitasi pengusulan pembangunan hunian tersebut kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Fadly menyebut skema tersebut menjadi salah satu solusi yang dapat mempercepat pemenuhan hunian layak bagi warga, terutama mereka yang sudah memiliki lahan alternatif dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga maupun kaum.
“Saya tadi sudah menyampaikan bahwasanya ada huntara (hunian sementara), tapi beberapa memilih untuk membangun huntap (hunian tetap) di daerah yang sudah dibicarakan dengan niniak mamak-nya. Jadi Alhamdulillah kita senang sekali, bersyukur sekali mendengarkan bahwasanya bapak dan ibu di sini punya alternatif tanah, sehingga kita akan mintakan BNPB untuk bangun. Ini bisa sekali,” ujar Fadly.
Sementara opsi kedua diperuntukkan bagi warga yang tidak memiliki lahan untuk pembangunan rumah. Pemko Padang siap menempatkan warga pada lokasi Huntap pemerintah yang telah disiapkan di tiga kawasan, yakni Balai Gadang, Sungkai, dan Simpang Haru.
Dengan dua pilihan tersebut, pemerintah memastikan warga tidak harus bertahan di lokasi yang dinilai rawan hanya karena tidak memiliki alternatif tempat tinggal.
Fadly menegaskan, kebijakan relokasi tidak hanya berlaku bagi warga Lapau Munggu. Masyarakat di wilayah lain yang terdampak bencana dan merasa tempat tinggalnya sudah tidak aman juga dapat mengajukan relokasi kepada pemerintah.
“Siapa pun masyarakat kita di mana pun yang sudah terdampak dan merasa bahwasanya daerahnya itu rawan, bisa kita relokasi. Tidak ada tidak bisa. Silakan disampaikan, kita carikan solusi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pemerintah akan melihat kondisi setiap warga dan ketersediaan lahan sebelum menentukan skema relokasi. Bagi warga yang memiliki lahan, pemerintah dapat mengupayakan pembangunan rumah di lahan tersebut. Sedangkan warga yang tidak memiliki lahan akan diarahkan ke lokasi Huntap pemerintah.
“Kalau memang ada tanahnya, di tanah itu kita akan bangunkan rumah. Kalau tidak ada tanahnya, kita bangunkan di tiga lokasi Huntap yang sudah kita tetapkan. Jangan paksakan tinggal kalau memang daerah tersebut memang daerah yang rawan dan sudah berkali-kali kena bencana. Ada solusinya dari pemerintah kota,” katanya.
Selain membahas solusi jangka panjang berupa relokasi, Pemko Padang bersama pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan kepada warga terdampak bencana di Lapau Munggu.
Bantuan dari APBD Kota Padang diberikan dalam bentuk bantuan sosial sebesar Rp2 juta untuk setiap rumah. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp540 juta.
Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mendesak setelah rumah dan lingkungan tempat tinggal mereka terdampak banjir.
Selain bantuan dari pemerintah kota, warga juga menerima bantuan dari BNPB berupa sembako yang terdiri atas beras, gula, roti dan kebutuhan lainnya. Bantuan tersebut dilengkapi dengan hygiene kit, selimut, makanan bayi, kasur lipat serta berbagai peralatan kebersihan.
Dukungan juga datang dari Wakil Presiden berupa peralatan kebersihan untuk membantu masyarakat melakukan pembersihan rumah dan lingkungan setelah banjir. Peralatan yang disalurkan antara lain sapu, kain pel, plastik sampah, karet pel, sikat lantai, wepol dan sabun.
Bantuan tersebut menjadi bagian dari penanganan pascabencana yang dilakukan pemerintah untuk membantu warga melewati masa pemulihan sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Namun, bagi Pemko Padang, penanganan bencana tidak cukup berhenti pada pemberian bantuan setelah banjir terjadi. Relokasi menjadi bagian penting dari upaya mengurangi risiko apabila sebuah kawasan memang memiliki kerawanan bencana yang tinggi dan berulang.
Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak memaksakan diri bertahan di lokasi yang berulang kali dilanda bencana jika terdapat pilihan untuk pindah ke kawasan yang lebih aman.
Fadly memastikan pemerintah kota terbuka terhadap aspirasi warga yang ingin mendapatkan hunian di lokasi yang lebih aman. Menurutnya, pemerintah memiliki sejumlah skema yang dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat, baik melalui pembangunan Huntap Mandiri di lahan yang dimiliki warga maupun penempatan di kawasan Huntap pemerintah.
Dengan skema tersebut, Pemko Padang berharap masyarakat terdampak tidak hanya mendapatkan bantuan untuk memulihkan kondisi setelah bencana, tetapi juga memperoleh kepastian tempat tinggal yang lebih aman untuk jangka panjang.
Bagi warga Lapau Munggu, harapan untuk meninggalkan kawasan yang selama ini dihantui banjir kini mendapat titik terang. Pemerintah tidak hanya merespons permintaan relokasi, tetapi juga menawarkan pilihan konkret agar masyarakat dapat menempati hunian yang lebih layak dan aman.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemko Padang dalam memperkuat upaya mitigasi bencana dan memastikan keselamatan warga menjadi prioritas dalam penataan hunian di kawasan yang memiliki risiko bencana.
