Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Andi Zulkifly Nanda (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar menargetkan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok tahun 2026 dapat dilakukan paling lambat akhir November 2025.
Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Andi Zulkifly Nanda, memastikan seluruh proses penyusunan telah memasuki tahap akhir, sambil menunggu jadwal resmi pembahasan bersama DPRD.
“Target pengesahannya insyaallah November, karena secara regulasi akhir November itu sudah harus masuk. Mudah-mudahan bisa disetujui bersama anggota Dewan Kota Makassar pada tanggal 23–24 November,” ujar Zulkifly, Senin (20/10).
Menurutnya, penyusunan APBD 2026 telah melalui tahapan perencanaan dan sinkronisasi dengan rencana kerja perangkat daerah (RKPD). Draft awal telah disampaikan ke DPRD Makassar sejak bulan lalu. Namun, munculnya kebijakan baru dari pemerintah pusat terkait pemotongan Dana Keuangan Daerah (DKD) atau transfer ke daerah menjadi tantangan tersendiri.
“Sekarang kita tinggal menunggu jadwal pembahasan. Tapi memang sudah ada pemberitahuan dari pemerintah pusat mengenai pengurangan transfer ke daerah. Ini tentu berpengaruh pada porsi belanja kita untuk tahun depan,” jelasnya.
Zulkifly menegaskan, penyesuaian itu akan membuat Pemkot Makassar fokus melakukan efisiensi di berbagai sektor. Belanja rutin yang dianggap kurang prioritas akan dikaji ulang, sementara program strategis Wali Kota tetap menjadi prioritas utama.
“Ya tentu, kita harus efisiensi karena ada pengurangan. Jadi porsi belanja kita ini akan kita prioritaskan kembali, mana kegiatan yang harus didahulukan. Yang jelas, program prioritas Pak Wali Kota Munafri Arifuddin tetap kita kawal. Janji-janji politik beliau dalam lima tahun ke depan itu harus terus dijaga,” tegasnya.
Beberapa pos yang akan dievaluasi di antaranya perjalanan dinas, SPPD, rapat, dan kegiatan seremonial. Zulkifly menyebut, penghematan di sektor-sektor tersebut akan diarahkan untuk memperkuat belanja publik yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kegiatan seperti perjalanan dinas, makan-minum rapat, dan acara seremonial akan kita kaji ulang. Kita ingin belanja pemerintah lebih efektif dan hasilnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara untuk pembangunan infrastruktur, Zulkifly menyebut akan dilakukan seleksi berdasarkan tingkat urgensi dan hasil verifikasi Musrenbang serta pokok pikiran DPRD.
“Kalau hasil verifikasi menunjukkan prioritas tinggi, seperti perbaikan jalan utama atau rehabilitasi rumah tidak layak huni, tentu itu yang akan kita dahulukan. Kita juga akan sesuaikan dengan program prioritas pemerintah pusat agar tetap sejalan,” paparnya.
Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah menyiapkan rancangan skema belanja untuk diajukan kepada Wali Kota Makassar. Wali Kota dijadwalkan melakukan asistensi langsung guna menentukan program yang akan dipertahankan dan mana yang akan dievaluasi.
“Sementara ini kita konsep dulu, nanti Pak Wali yang akan melihat kembali dan mengevaluasi. Beliau sudah memerintahkan TAPD untuk membuat skema belanja yang efisien tapi tetap fokus pada program strategis,” terang Zulkifly.
Terkait besaran nilai APBD 2026, Zulkifly memperkirakan nilainya tidak akan jauh berbeda dari tahun berjalan, berada di kisaran Rp5–5,2 triliun. Penurunan potensi transfer pusat menjadi faktor utama penyusutan nilai total APBD.
“Kalau gambaran proyeksinya secara umum, nilainya tidak akan jauh dari pendapatan kita, sekitar Rp5,1–Rp5,2 triliun. Bisa saja Rp5 triliun seperti APBD Perubahan, karena tahun ini ada koreksi sampai 500 miliar lebih,” pungkasnya.
