Prabowo Ungkap Ekspor Komoditas Strategis Kini Wajib Lewat Satu Pintu

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pekanbaru, Riau, Senin (24/8/2026)./Antara/YouTube Sekretariat Presiden-Maria Cicilia Galuh

Harianjogja.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah menerapkan kebijakan ekspor komoditas strategis melalui satu pintu untuk membenahi tata kelola sekaligus mencegah laporan palsu dalam kegiatan ekspor.

Prabowo menyampaikan kebijakan tersebut saat berpidato dalam peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat malam. Menurut dia, kegiatan ekspor yang selama ini dinilainya tidak jelas akan disatukan dan dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN).

"Kita juga sekarang semua ekspor yang selama ini enggak jelas, penuh dengan kebohongan, penuh dengan laporan palsu, kita satukan sekarang harus melalui BUMN, harus melalui satu pintu," katanya.

Menurut Prabowo, pembenahan tata kelola ekspor tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki pengelolaan kekayaan negara. Pemerintah ingin hasil dari kegiatan ekonomi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Prabowo juga mengatakan kekayaan alam Indonesia perlu dikelola secara transparan sehingga dapat memberikan hasil yang optimal bagi negara.

Bursa Mineral ditargetkan beroperasi 2027

Selain menerapkan kebijakan ekspor melalui satu pintu, pemerintah menyiapkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Bursa tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

"Ini kita juga akan bikin bursa mineral pertama kali milik negara mulai 1 Januari 2027," kata Prabowo.

Rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sebelumnya telah disampaikan Prabowo ketika memberikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyebut pembentukan bursa sebagai tahap lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang telah dijalankan pemerintah.

Bursa Mineral dan Komoditas Strategis direncanakan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah menargetkan bursa tersebut mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

Targetkan harga acuan komoditas Indonesia

Melalui bursa tersebut, pemerintah juga menargetkan pembentukan harga acuan Indonesia atau Indonesia Reference Price untuk berbagai komoditas utama ekspor.

Prabowo mengatakan Indonesia merupakan salah satu produsen berbagai komoditas penting dunia. Komoditas tersebut antara lain kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet.

Menurut Prabowo, keberadaan bursa di dalam negeri dibutuhkan agar Indonesia tidak hanya berperan sebagai produsen komoditas. Dengan adanya bursa, Indonesia diharapkan memiliki posisi lebih kuat dalam pembentukan harga komoditas yang dihasilkannya.

Kebijakan ekspor satu pintu dan rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membenahi tata kelola komoditas strategis sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara