Presiden Prabowo Pangkas Anggaran, ASITA DIY Prediksi Berdampak ke Sektor Wisata

Harianjogja.com, JOGJA—Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berpotensi berdampak pada industri perjalanan wisata, terutama bagi biro perjalanan yang menangani segmen pemerintahan. Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) DIY, Trianto Sunarjati mengungkapkan, meskipun dampak pastinya belum dapat dihitung secara angka, namun penurunan pasti akan terjadi.

“Secara angka kami belum bisa sampaikan dampaknya terhadap operasional ke depan, tetapi kalau kebijakan efisiensi anggaran ini kan juga pernah ada pada 2014, saat periode pertama Pak Jokowi. Waktu itu dampaknya memang ada penurunan, terutama bagi mereka yang menangani segmen pasar pemerintahan,” ujarnya, ditemui di Kompleks Kepatihan, Rabu (5/2/2025). 

BACA JUGA : Presiden Prabowo Subianto Potong Anggaran PU Rp81 Triliun, Pengamat: Pembangunan IKN Pasti Melambat

Trianto menjelaskan penurunan dalam industri perjalanan wisata tidak hanya berimbas pada biro perjalanan, tetapi juga sektor lainnya, seperti pedagang suvenir dan pelaku usaha yang bergantung pada pengeluaran wisatawan. Namun, ia menekankan ASITA DIY memiliki 150 anggota biro perjalanan dengan pasar yang beragam, sehingga dampaknya tidak merata di semua lini.

“Hampir 50 persen lebih dari anggota kami adalah pelaku inbound atau operator wisatawan asing yang menangani perjalanan di Indonesia. Segmen ini masih berjalan dengan baik. Sementara itu, sisanya menangani wisatawan domestik, umrah, dan lainnya. Jadi, di satu sisi ada yang turun, tetapi di sisi lain ada juga pasar yang justru naik,” katanya.

Menurutnya, biro perjalanan yang tidak memiliki keterkaitan dengan pemerintah cenderung tidak terdampak langsung, tetapi industri pariwisata secara keseluruhan tetap akan merasakan efeknya. Segmen Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang merupakan pasar besar juga berpotensi terdampak oleh kebijakan ini.

“Secara keseluruhan, wisata di Jogja pasti terpengaruh. Harapannya ada kebijakan lain yang bisa menstimulasi pasar agar dampak ini bisa tergantikan. Misalnya, promosi yang lebih gencar untuk menarik wisatawan mancanegara karena promosi harus dilakukan secara terus-menerus,” katanya.

Trianto menegaskan akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menahan dampak dari efisiensi anggaran ini agar industri pariwisata tetap bertahan dan berkembang.

BACA JUGA : Hashim Djojohadikusumo Ungkap Prabowo Gagas MBG Sejak 2006

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) pertama pada 2025 dan memerintahkan kepala daerah untuk menghemat anggaran hingga Rp50,59 triliun dalam APBD 2025.

Perintah tersebut Prabowo sampaikan lewat Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang terbit pada 22 Januari 2024.

Dalam diktum keempat Inpres 1/2025, Prabowo memberi tujuh poin instruksi kepada gubernur dan bupati/wali agar penghematan APBD 2025 bisa terwujud. Instruksi-instruksi tersebut seperti pemotongan anggaran perjalanan dinas (perdin) 50%, mengurangi belanja honorium, hingga Batasi acara-acara seremonial seperti seminar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News