Presiden Prabowo Subianto meresmikan Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah 2025 (Dok: Ist)
KabarMakassar.com — Sulawesi Selatan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp258,17 miliar melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah 2025 untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan.
Anggaran tersebut akan digunakan menangani ruas jalan sepanjang 62,54 kilometer yang tersebar di 20 kabupaten dan kota di provinsi tersebut.
Peresmian Program Inpres Jalan Daerah 2025 dilakukan Presiden Prabowo Subianto secara serentak bersama sejumlah daerah di Indonesia dari Ruas Kedungdung–Bringkoning, Desa Lar Lar, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa (23/6). Di Sulawesi Selatan, kegiatan peresmian diikuti secara virtual dari Kantor Gubernur Sulsel di Makassar.
Program Inpres Jalan Daerah 2025 secara nasional mencakup pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 1.151 kilometer di berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut diarahkan untuk mempercepat peningkatan konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan jalan menjadi salah satu faktor penting dalam menekan biaya logistik nasional. Menurutnya, konektivitas yang semakin baik akan memperlancar hubungan antara pusat-pusat produksi dengan kawasan permukiman.
“Indonesia adalah negara sangat besar, dengan wilayah yang sangat luas, dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Biaya angkut akan menjadi lebih murah kalau jalan-jalan cukup, kalau ada konektivitas di antara semua pusat-pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman,” ujar Prabowo.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ihsan, yang mewakili Gubernur Sulsel dalam kegiatan tersebut, mengatakan program tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat pembangunan daerah.
Menurutnya, pembangunan jalan tidak hanya menghadirkan infrastruktur fisik, tetapi juga membuka akses pelayanan dan pemerataan pembangunan.
“Melalui program ini, pemerintah pusat tidak hanya membangun jalan, tetapi juga membuka akses, menghadirkan pelayanan yang lebih baik, serta mendorong pemerataan pembangunan bagi masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil,” ujar Andi Ihsan.
Ia menjelaskan pembangunan jalan akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di berbagai sektor. Akses yang semakin baik dinilai mampu mendukung layanan pendidikan, kesehatan, hingga memperlancar distribusi hasil pertanian.
“Pekerjaan jalan ini memberikan manfaat besar bagi pendidikan dan pelayanan kesehatan. Selain itu, sektor pertanian juga mendapatkan manfaat karena distribusi hasil produksi menjadi lebih cepat sehingga harga dapat lebih terjaga,” katanya.
Andi Ihsan juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan, atas dukungan dalam merealisasikan program tersebut.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kata dia, akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan merata dan berkelanjutan.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BBPJN Sulawesi Selatan, Indra Cahya Kusuma, mengatakan seluruh usulan pembangunan dan peningkatan jalan berasal dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Ia menyebut penetapan proyek dilakukan melalui tahapan verifikasi administrasi dan seleksi berbasis Sistem Informasi Terpadu Infrastruktur Daerah (SITIA) agar program yang dijalankan tepat sasaran.
Secara keseluruhan, Program Inpres Jalan Daerah 2025 di Sulawesi Selatan akan menjangkau 20 kabupaten/kota dengan total penanganan jalan sepanjang 62,54 kilometer menggunakan anggaran Rp258.175.110.000.
Dukungan APBN tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta membuka peluang investasi di berbagai kawasan produktif di Sulawesi Selatan.
