4 hours ago
1
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran sebesar Rp1,65 triliun untuk memperluas program infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) pada 2027. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan di 4.127 titik lokasi yang tersebar di berbagai daerah dengan sasaran utama meningkatkan layanan dasar dan menggerakkan ekonomi masyarakat.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan program infrastruktur berbasis masyarakat menjadi salah satu prioritas kementeriannya karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh warga. Menurutnya, program tersebut tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
"Kami memberikan perhatian khusus pada infrastruktur berbasis masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi," kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Dukungan anggaran tersebut berasal dari sebagian pagu indikatif Kementerian PU tahun 2027 yang mencapai Rp98,47 triliun. Dari total anggaran tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp1,65 triliun khusus untuk program infrastruktur berbasis masyarakat yang akan menjangkau ribuan lokasi di berbagai wilayah Indonesia.
Pada sektor Sumber Daya Air, Kementerian PU menyiapkan anggaran sebesar Rp450 miliar untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang akan dilaksanakan di 2.000 lokasi. Program ini diarahkan untuk meningkatkan fungsi jaringan irigasi sehingga dapat mendukung produktivitas sektor pertanian.
Sementara itu, sebanyak 2.127 lokasi lainnya masuk dalam unit kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan nilai pagu mencapai Rp1,2 triliun. Program-program tersebut difokuskan pada penyediaan layanan dasar yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
"Kami terus melakukan konsolidasi dan penajaman program agar dukungan terhadap IBM tetap terjaga dan manfaatnya berkelanjutan," ujar Dody.
Kementerian PU menilai program infrastruktur berbasis masyarakat merupakan investasi strategis karena mampu menghadirkan manfaat nyata bagi warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, berbagai program yang dijalankan juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Melalui Program P3TGAI, pemerintah berupaya memperkuat sektor pertanian lewat perbaikan jaringan irigasi yang lebih andal. Di sisi lain, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) terus didorong untuk memperluas akses air minum layak bagi masyarakat desa.
Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan melalui penyediaan layanan sanitasi dan pengelolaan sampah yang lebih baik.
Selain itu, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) serta Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE) diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai kawasan. Kehadiran infrastruktur pendukung tersebut dinilai dapat meningkatkan konektivitas sekaligus membuka peluang usaha baru di daerah.
Pembangunan jembatan gantung turut menjadi perhatian pemerintah karena berperan penting dalam membuka akses masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Infrastruktur tersebut diharapkan memudahkan mobilitas pelajar, petani, maupun warga yang selama ini masih menghadapi keterbatasan konektivitas antardaerah.
"Dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Menghasilkan output dan outcome pekerjaan pembangunan yang sesuai mutu dan kualitas ditingkatkan, tertib dalam pertanggungjawabannya, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia," kata Dody.
Alokasi anggaran infrastruktur berbasis masyarakat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa dan kawasan terpencil. Melalui berbagai program yang telah disiapkan, pemerintah menargetkan peningkatan akses layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, serta perbaikan konektivitas yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat di berbagai daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
