13 hours ago
3
Ilustrasi Perumahan. - Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menyampaikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2025 masih dilakukan. Tahun ini, ada 550 RTLH yang menjadi sasaran rehab dengan anggaran Rp8,3 miliar.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman, Suwarsono mengatakan saat ini DPUPKP masih melakukan verifikasi rumah sasaran. Proses verifikasi ini menjadi tahap awal untuk menentukan kelayakan pemberian bantuan rehabilitasi.
“Jumlah 550 rumah tidak layak huni yang menjadi sasaran rehab itu tersebar di seluruh kapanewon di Sleman,” kata Suwarsono dihubungi, Jumat (17/1/2025).
Alokasi APBD 2025 untuk rehab RTLH tersebut lebih sedikit daripada 2024 sebesar Rp11,04 miliar guna memperbaiki 778 rumah di 17 kapanewon 86 kalurahan.
Bantuan yang Pemkab berikan pun sifatnya stimulan. Mengacu pada alokasi per unit tahun lalu, rumah dengan kondisi rusak berat mendapat bantuan Rp20 juta, rusak sedang Rp15 juta, dan rusak ringan Rp10 juta.
Secara keseluruhan, rehabilitasi RTLH tidak hanya menggunakan sumber pendanaan APBD. Masih ada smber dari Pemda DIY dan Badan Amil Zakat Nasional. Melalui tambahan dari sumber pendanaan ini, sepanjang 2024 ada 1.006 RTLH diperbaiki.
Adapun DPUPKP Sleman mencatat ada 3.272 RTLH yang telah direhabilitasi sejak 2021 hingga 2023. Apabila jumlah tersebut ditambahkan dengan data 2024, ada 4.278 RTLH direhab dalam empat tahun terakhir. “Data sementara yang kami catat sekarang ada 7.141 rumah tidak layak huni di Sleman,” katanya.
BACA JUGA: Jadwal Pelantikan Wali Kota Jogja Mundur, Ini Komentar Hasto Wardoyo
RTLH menjadi salah satu indikator dalam penentuan suatu wilayah dikatakan miskin atau miskin ekstrem. Sebab itu, penanganan RTLH merupakan bagian dari upaya menurunkan angka kemiskinan. Rumah yang laik huni akan meningkatkan kesehatan dan produktivitas penghuni rumah.
Kepala Dinas Sosial Sleman, Mustadi mengatakan ada delapan kapanewon yang memiliki jumlah kepala keluarga (KK) miskin lebih dari 2.000 KK. Angka tersebut mengacu pada data kemiskinan pada 2024.
Delapan tersebut, antara lain Kapanewon Gamping dengan 2.370 KK miskin dari total 33.515 KK yang ada. Dengan begitu persentase KK miskin terhadap jumlah KK ada 7,07%. Lalu, Kapanewon Godean ada 2.245 KK miskin atau 8,84% dari total 25.383 KK yang ada.
Adapun Kapanewon Seyegan ada 2.233 KK miskin atau 11,97% dari total 18.651 KK. Kapanewon Mlati ada 2.460 KK miskin atau 7,38% dari total 33.354 KK. Kapanewon Prambanan ada 2.105 KK miskin atau 10,70% dari 19.682 KK.
Sisanya, ada Kapanewon Kalasan dengan 2.071 KK miskin dari 30.187 KK; Sleman dengan 2.035 KK miskin atau 8,00% dari 25.423 KK; dan Tempel dengan 2.066 KK miskin atau 10,56% dari 19.562 KK.
Apabila melihat secara keseluruhan, ada 29.308 KK miskin atau 7,48% dari total 391.719 KK yang ada di Kabupaten Sleman. Jumlah KK yang menjadi pembanding dalam persentase KK miskin tersebut menggunakan data Semester I 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
