
Foto ilustrasi Siswa Sekolah Dasar - Foto dibuat dengan Artificial Intelligence ChatGPT
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Ratusan sekolah dasar (SD) di Kabupaten Gunungkidul masih kekurangan murid untuk tahun ajaran 2026/2027. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan setempat memberikan kelonggaran dengan membuka dispensasi pendaftaran hingga menjelang dimulainya tahun ajaran baru.
Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati, mengatakan proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SD sebenarnya telah selesai dilakukan secara daring. Namun hasilnya menunjukkan masih banyak sekolah yang belum memenuhi kuota rombongan belajar.
“Pendaftaran sudah dilakukan secara online dan hasilnya diumumkan. Namun masih ada ratusan sekolah yang kekurangan siswa,” ujarnya, Selasa (16/6/2026).
Berdasarkan data Dinas Pendidikan, dari total 463 SD di Gunungkidul yang terdiri dari 401 sekolah negeri dan 62 swasta, hanya 36 sekolah yang mampu memenuhi kuota ideal sebanyak 28 siswa per kelas.
Sementara itu, sebanyak 172 SD tercatat hanya mendapatkan murid kurang dari 10 siswa. Adapun 255 sekolah lainnya memang menerima lebih dari 10 siswa, namun belum mencapai batas minimal rombongan belajar yang ditetapkan.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, sekolah yang belum memenuhi kuota masih diperbolehkan membuka pendaftaran. Namun mekanismenya tidak lagi melalui sistem online, melainkan secara langsung di sekolah.
“Calon siswa harus datang langsung ke sekolah karena pendaftaran dilakukan secara offline,” jelas Nunuk.
Dispensasi ini diberikan hingga sebelum tahun ajaran baru dimulai, yang dijadwalkan pada 13 Juli 2026. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan sekolah-sekolah yang kekurangan murid masih memiliki kesempatan untuk menambah jumlah peserta didik.
Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Gunungkidul, Asbani, menambahkan fenomena kekurangan murid ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Kondisi tersebut dipengaruhi ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dengan jumlah calon siswa.
Menurutnya, salah satu faktor utama adalah keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang menekan angka kelahiran. Berbeda dengan generasi sebelumnya, jumlah anak dalam satu keluarga saat ini relatif lebih sedikit.
“Dulu satu keluarga bisa memiliki banyak anak, bahkan lebih dari tujuh. Sekarang tiga anak saja sudah dianggap banyak karena program dua anak cukup,” ujarnya.
Akibatnya, jumlah sekolah yang dibangun pada masa lalu kini tidak sebanding dengan jumlah siswa yang tersedia. Kondisi ini memunculkan tantangan baru bagi dunia pendidikan, khususnya di daerah seperti Gunungkidul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online

1 hour ago
2

















































