2 hours ago
3
Contoh menu Makan Bergizi Gratis. - dok - Harian Jogja
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Sekolah penerima makan bergizi gratis (MBG) di Gunungkidul, wajib mengirim foto menu harian ke pengawas sebagai bagian dari upaya pencegahan masalah kualitas makanan.
Dinas Pendidikan Gunungkidul mengungkapkan hal ini sebagai bagian dari pengawasan secara intensif berkaitan dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis ke sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati mengatakan, sudah ada beberapa kasus dugaan keracunan menu makan bergizi gratis di sekolah. Upaya pengawasan harus ditingkatkan agar kejadian sama tidak terulang.
“Harapannya penyedia [SPPG] bisa terus menjaga kualitas sehingga tidak menyebabkan terjadinya keracunan atau lainnya,” kata Nunuk, Jumat (26/9/2025).
Pihaknya juga sudah menginstruksikan ke sekolah-sekolah untuk mendokumentasikan penyaluran menu makan bergizi gratis. Foto-foto ini bisa menjadi salah satu bukti bagaimana jenis maupun kondisi menu yang diberikan ke para siswa.
“Sudah saya minta memfoto makanan yang diterima. Kemudian foto ini bisa dikirimkan ke pengawas, jadi kalau terjadi apa-apa bisa tahu kondisinya,” ungkapnya.
BACA JUGA: Food Tray MBG Tak Boleh Beredar Jika Tak Penuhi SNI
Menurut Nunuk, upaya pengawasan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan menu makan bergizi gratis di Gunungkidul. “Sekolah yang sudah menerima harus membuat dokumentasi menu yang diberikan setiap harinya,” kata dia.
Di sisi lain, Nunuk juga bereaksi keras adanya surat pernyataan tentang masalah penyaluran Makanan Bergizi Gratis ke sekolah. Pihaknya pun meminta kepada SPPG untuk melakukan revisi terkait dengan perjanjian dalam surat pernyataan tersebut.
“Dalam grup WA MBG, saya langsung meminta meninjau ulang kembali,” katanya.
Di dalam softfile pernyataan tentang makan bergizi gratis di poin ketujuh terdapat kontroversi. Pasalnya, saat terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan, ketidaklengkapan menu atau kondisi lain yang mengganggu kelancaran distribusi, pihak sekolah diminta menjamin kerahasiaan dan menyelesaikan secara kekeluargaan.
“Informasinya itu dokumen lama dan sekarang dalam proses revisi,” ungkapnya.
Menurut dia, dengan surat pernyataan tersebut, maka pihak sekolah akan dirugikan, khususnya menyangkut masalah keracunan. “Saya tidak suka itu. Kemarin ada yang keracunan tidak ada yang melapor ke dinas, saya marah-marah lho,” katanya.
Nunuk menegaskan, penerima program bukan untuk kelinci percobaan sehingga harus dipastikan keamanan terhadap paket menu yang disajikan. “Saya sudah komunikasi dengan koordinator wilayah, siapa yang telah menandatangani MoU untuk segera komunikasi agar dilakukan kesepakatan ulang. Kabar baiknya, dari MBG sudah ada kesiapan untuk menarik guna dilakukan perubahan,” katanya.
Terpisah, Koordinator SPPG Gunungkidul, Hery Prasetya saat dikonfirmasi membenarkan adanya surat kesepakatan bersama atau MoU yang dibuat dengan sekolah sebagai penerima program. Meski demikian, ia memastikan kesepakatan yang dibuat sudah ditarik berdasarkan arahan dari Kepala regional SPPG DIY.
“Sudah ditarik dan sekarang dalam proses pembaruan. Adapun juknis terbaru belum beredar karena masih diseragamkan di DIY,” katanya.
Menurut dia, MoU lama yang sudah beredar sudah diinstruksikan ditarik dari sekolah-sekolah. Nantinya, lanjut Hery, adanya poin-poin yang memicu terjadinya polemik akan direvisi.
“Sudah ada pemberitahuan via WA grup yang beranggotakan sekolah-sekolah soal penarikan MoU tersebut,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
