11 hours ago
4
PADANG, KLIKPOSITIF- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat, Yuni Daru Winarsih mendorong Perguruan Tinggi Negeri harus bisa menjadi pelopor dalam mencegah resiko korupsi pengadaan barang dan jasa, di lingkungan instansi pemerintah.
Hal itu, disampaikan, Kajati saat jadi narasumber utama dalam Seminar Nasional “Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH),” di Convention Hall Universitas Andalas, Rabu 21 Mei 2025.
Baca Juga
Ia menyampaikan, mitigasi resiko korupsi dalam pengadaan barang dan jasa bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, saja. Namun, tanggung jawab kolektif setiap organisasi atau instansi.
Ia mengatakan, dalam hal tersebut, Perguruan Tinggi mesti menjadi pelopor dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Sebab, perguruan tinggi adalah cerminan bagi seluruh pihak.
“Ya, tentu dengan membangun budaya integritas dalam
pengelolaan keuangan dan administrasi perguruan tinggi, serta profesional kerja yang baik,” terangnya.
Selain dalam internal sendiri, orang nomor satu di Kejati Sumbar itu, juga mendorong Perguruan Tinggi untuk membangun sinergi dengan penegak hukum. Diantaranya, dalam meningkatkan pemahaman hukum.
Karena menurutnya, dalam
seminar tersebut,
pemangku kepentingan perlu untuk selalu mendiskusikan tantangan aktual serta merumuskan
solusi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan kampus.
Hal itu, jelasnya, dengan tujuannya untuk mendorong efisiensi, efektivitas, serta membangun budaya integritas dalam
pengelolaan keuangan dan administrasi perguruan tinggi.
“Jadi penting adanya sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dan aparat penegak hukum guna menciptakan sistem
pengadaan yang akuntabel dan profesional,” jelasnya.
Kesempatan itu, Fakultas Hukum Universitas Andalas mengapresiasi tinggi, pemaparan Kajati Sumbar dalam Seminar tersebut. Menurut nya, kehadiran Kajati dalam seminar itu akan menjadi referensi bagi peserta yang hadir.
“Tentu dengan hadir beliau, akan menjadi penguat semangat bersama dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga berlandaskan prinsip good governance dan zero tolerance terhadap korupsi,” ujarnya.
