Rapat Dengar Pendapat terkait kebijakan dan regulasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). (Dok: Ist)
KabarMakassar.com – Sekolah Menegah Atas (SMA) swasta Sulawesi Selatan (Sulsel) khususnya kota Makassar yang menerapkan pendidikan gratis meminta Pemerintah Provinsi Sulsel memberikan dukungan pendanaan agar layanan pendidikan tanpa pungutan kepada siswa dan Siswi dapat terus dilanjutkan.
Permintaan itu disampaikan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta Kota Makassar, Fatahuddin, saat Rapat Dengar Pendapat terkait kebijakan dan regulasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), serta status guru dan tenaga kependidikan SMA swasta di Ruang Rapat Paripurna Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulsel, Kamis (30/7).
Mewakili sekitar 124 kepala SMA swasta di Makassar, Fatahuddin mengatakan sejumlah sekolah swasta, termasuk SMAS 99 Malengkeri yang dipimpinnya, telah menggratiskan biaya pendidikan dengan tidak lagi memungut SPP dari peserta didik. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu mendapat dukungan nyata dari pemerintah daerah.
“Kami tidak meminta bantuan yang besar. Yang kami harapkan ada bentuk perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada sekolah swasta gratis, bisa melalui BOS daerah atau skema bantuan lainnya. Yang penting masyarakat melihat pemerintah hadir mendukung sekolah swasta,” kata Fatahuddin.
Ia menilai bantuan tersebut akan menjadi penguatan bagi sekolah-sekolah swasta yang selama ini ikut memperluas akses pendidikan, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Selain persoalan pendanaan, Fatahuddin juga mengusulkan agar sekolah swasta dilibatkan dalam sistem SPMB. Menurutnya, calon siswa yang tidak lolos di SMA atau SMK negeri sebaiknya dapat langsung diarahkan ke sekolah swasta yang masih memiliki daya tampung.
“Kami berharap sekolah swasta masuk dalam sistem SPMB. Jadi ketika siswa tidak diterima di sekolah negeri, mereka bisa langsung terdata dan diarahkan ke sekolah swasta yang tersedia. Dengan begitu proses penerimaan lebih efektif dan sekolah swasta juga mendapat kesempatan yang sama,” ujarnya.
MKKS SMA Swasta Kota Makassar juga meminta durasi pelaksanaan SPMB dipersingkat agar kegiatan belajar mengajar di sekolah swasta dapat dimulai bersamaan dengan sekolah negeri.
Dalam kesempatan itu, Fatahuddin turut menyoroti pengelolaan dana BOSP. Ia meminta adanya fleksibilitas bagi sekolah swasta dalam menggunakan anggaran karena kebutuhan operasional di lapangan sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan pos belanja yang telah ditentukan.
“Kami menerima dana yang terbatas, sementara kebutuhan sekolah lebih besar. Karena itu kami berharap ada ruang kebijakan agar penggunaan anggaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan riil, tentu tetap sesuai aturan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tukasnya.
