Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu (Dok: Sinta KabarMakassar).
KabarMakassar.com – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar mulai memetakan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Pemetaan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pengembangan setiap pegawai.
Pola pelatihan ASN nantinya tidak lagi dibuat seragam, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD) hingga kecamatan.
Kepala BKPSDM Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, mengatakan kebutuhan kompetensi pegawai pada setiap unit kerja berbeda. Karena itu, pelatihan harus lebih terarah dan menyasar kemampuan yang benar-benar dibutuhkan.
“Kami sudah memetakan, misalnya dinas ini butuh pelatihan apa. Kecamatan ini butuh dilatih apa. Jadi tidak seragam, tidak semua sama,” kata perempuan yang akrab disapa Memi itu, Rabu (15/7)
Pemetaan tersebut menyasar jumlah pegawai Pemkot Makassar yang mencapai lebih dari 23 ribu orang. Data kompetensi akan digunakan untuk melihat kebutuhan pengembangan ASN, termasuk kemampuan manajerial.
Menurut Memi, Pemkot Makassar telah memiliki manajemen talenta. Sistem itu akan terus dikembangkan agar penempatan dan peningkatan kapasitas pegawai dapat diarahkan berdasarkan kompetensi.
“Tujuannya memetakan orang sesuai dengan kompetensinya dan melakukan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan,” ujarnya.
BKPSDM juga menyiapkan pembelajaran melalui e-learning untuk memperluas akses pelatihan. Skema tersebut diharapkan membuat ASN lebih mudah mengikuti program peningkatan kompetensi tanpa seluruhnya bergantung pada kelas tatap muka.
Jumlah pegawai yang besar, kata Kamelia, membuat pelatihan secara langsung membutuhkan biaya lebih tinggi.
“Jumlah pegawai itu lumayan banyak, 23 ribu lebih. Kalau kita latih secara on class, biayanya lebih besar. Tapi kalau melalui e-learning, mereka lebih mudah mengakses,” jelasnya.
Ia berharap kemudahan akses tersebut dapat mendorong lebih banyak ASN mengikuti pelatihan. Peningkatan kompetensi pegawai kemudian diarahkan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Program pemetaan kompetensi ASN itu menjadi bagian dari proyek perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026.
Sebanyak 70 peserta dari berbagai daerah mengikuti PKN tersebut. Delapan peserta berasal dari lingkup Pemkot Makassar dan masing-masing membawa satu proyek perubahan.
“Di Makassar sendiri yang ikut delapan orang. Masing-masing dari kami membuat satu proyek perubahan. Harapannya memperbaiki kinerja ASN agar pelayanan masyarakat bisa lebih maksimal,” tutur Memi.
Dia menegaskan proyek perubahan tidak dibuat hanya untuk memenuhi tahapan pelatihan. Setiap gagasan harus melalui pembahasan dengan mentor, pembimbing dan penguji serta memiliki tindak lanjut setelah diluncurkan.
“Tidak bisa kita cuma sekadar membuat proyek begini dan tidak menindaklanjuti setelahnya. Itu tujuan dari pelatihan yang kami ikuti,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, BKPSDM Makassar akan mulai menyasar sejumlah OPD untuk pelaksanaan pelatihan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan. Program tersebut direncanakan terus berlanjut hingga tahun depan.
“Sudah ada beberapa OPD yang akan kami latih dalam waktu dekat. Ini akan berlanjut terus sampai tahun depan,” katanya.
Memi berharap pola pemetaan dan pengembangan kompetensi ASN tersebut nantinya juga dapat diterapkan pemerintah daerah lain.
“Besar harapan kami kegiatan ini bisa dipakai oleh daerah lain, bukan cuma di Makassar sendiri,” tukasnya.


















































