Harianjogja.com, JAKARTA—Target Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk meningkatkan porsi penjualan produk manufaktur menjadi 30 persen ke pasar ekspor dan 70 persen ke pasar domestik dinilai tidak mudah diwujudkan. Sejumlah persoalan struktural yang selama ini membayangi sektor industri nasional disebut masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan daya saing manufaktur Indonesia di pasar global.
Di tengah ambisi memperbesar kontribusi ekspor manufaktur, sektor industri justru menghadapi tantangan berupa penurunan peran terhadap perekonomian nasional. Kondisi tersebut membuat upaya memperkuat industri berorientasi ekspor membutuhkan reformasi yang lebih mendasar dibanding sekadar mendorong peningkatan volume penjualan ke luar negeri.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai target ekspor manufaktur sebesar 30 persen sebenarnya masih memungkinkan untuk dicapai. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah melakukan transformasi terhadap struktur industri nasional.
"Target meningkatkan porsi ekspor manufaktur hingga 30% sebenarnya ambisius, tetapi bukan sesuatu yang mustahil dicapai. Namun, target ini bukan sekadar soal menaikkan angka ekspor, melainkan mengubah struktur industri," ujarnya.
Menurut Yusuf, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB). Jika pada 2002 kontribusi manufaktur sempat mendekati 32 persen, pada 2025 angkanya turun menjadi sekitar 19 persen.
"Gejala ini sering disebut sebagai deindustrialisasi dini," katanya.
Fenomena tersebut dinilai memperberat upaya peningkatan ekspor manufaktur karena kapasitas dan peran sektor industri dalam perekonomian nasional terus mengalami penyusutan. Karena itu, keberhasilan target ekspor 30 persen sangat bergantung pada rentang waktu yang diberikan untuk mencapainya.
Yusuf menilai target tersebut masih realistis apabila ditempatkan dalam kerangka jangka menengah hingga panjang, yakni lima sampai sepuluh tahun. Namun, apabila ditetapkan sebagai target jangka pendek tanpa dibarengi pembenahan mendasar, maka target itu lebih tepat dipandang sebagai aspirasi kebijakan.
Selain persoalan deindustrialisasi, biaya logistik, energi, dan administrasi yang masih tinggi juga menjadi faktor yang mengurangi daya saing industri nasional. Kondisi tersebut membuat sejumlah investor lebih tertarik menanamkan modal di negara pesaing seperti Vietnam dan Thailand yang dinilai memiliki rantai pasok lebih efisien serta iklim usaha yang lebih sederhana.
"Selama persoalan biaya ini belum diselesaikan, berbagai insentif ekspor berisiko tidak memberikan dampak optimal," tegasnya.
Ia juga menyoroti masih tingginya ketergantungan industri manufaktur terhadap bahan baku impor. Pada sejumlah industri pengolahan berbasis sumber daya alam, berbagai bahan strategis masih didatangkan dari luar negeri sehingga nilai tambah yang dihasilkan belum sepenuhnya dinikmati di dalam negeri.
Menurut Yusuf, pengembangan industri hilir tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan infrastruktur dan pasokan energi yang memadai. Oleh karena itu, kebijakan industri harus berjalan beriringan dengan pembangunan sektor energi dan infrastruktur untuk menciptakan ekosistem yang lebih kompetitif.
Ia menyarankan pemerintah memprioritaskan tiga agenda utama, yakni menekan biaya logistik dan energi, memperkuat rantai pasok domestik, serta menghadirkan kepastian regulasi yang konsisten bagi pelaku usaha dan investor.
Yusuf juga mengingatkan agar strategi peningkatan ekspor manufaktur tidak hanya bertumpu pada industri logam dasar. Meskipun hilirisasi nikel telah menjadi motor utama ekspor manufaktur dalam beberapa tahun terakhir, ketergantungan yang terlalu besar pada satu sektor berpotensi menimbulkan risiko baru.
Untuk memperkuat struktur ekspor nasional, Indonesia dinilai perlu mendorong pertumbuhan berbagai subsektor lain seperti industri makanan dan minuman olahan, elektronik, komponen otomotif, mesin, tekstil, hingga alas kaki. Diversifikasi tersebut dianggap penting agar ekspor manufaktur lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada fluktuasi harga komoditas global.
"Diversifikasi inilah yang akan mengurangi ketergantungan terhadap satu komoditas dan membuat ekspor lebih tahan terhadap fluktuasi harga global," tutur Yusuf.
Lebih lanjut, Yusuf menilai persaingan industri global saat ini tidak lagi ditentukan oleh rendahnya upah tenaga kerja semata. Daya saing manufaktur kini lebih ditentukan oleh produktivitas dan efisiensi biaya produksi secara keseluruhan.
Ia mencontohkan Vietnam yang mampu menarik banyak investasi manufaktur bukan hanya karena biaya produksi yang kompetitif, tetapi juga karena memiliki ekosistem industri yang lebih terintegrasi dan efisien.
"Indonesia harus mampu menghasilkan produk yang lebih kompleks dan bernilai tambah tinggi sambil menekan biaya produksi," sarannya.
Meski berbagai tantangan masih membayangi, target ekspor manufaktur 30 persen tetap dinilai layak diperjuangkan. Jika berhasil dicapai, peningkatan ekspor manufaktur berpotensi mendongkrak perolehan devisa, memperkuat neraca perdagangan, menarik investasi baru, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
Meta Deskripsi
Target ekspor manufaktur 30 persen dinilai berat karena deindustrialisasi, tingginya biaya logistik, dan ketergantungan bahan baku impor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara

4 hours ago
1

















































