Anggota DPRD Kota Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad (Dok: Sinta KabarMakassar).
KabarMakassar.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta Pemerintah Kota Makassar tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan program pendidikan anak usia dini (PAUD), terutama program yang telah masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah.
Khususnya dari daerah pemilihan (dapil) III, meliputi Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea.
Anggota DPRD Makassar, Tri Sulkarnain, menilai pemerintah kota seharusnya sudah melakukan perhitungan matang sejak tahap perencanaan agar program yang telah dianggarkan dapat direalisasikan sesuai jadwal.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut pembangunan atau pelaksanaan PAUD, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam memastikan program yang telah direncanakan benar-benar berjalan.
“Kalau memang PAUD tersebut dibutuhkan sekali masyarakat, pemerintah kota harus berpikir mencarikan jalan dengan segera. Ataukah kalau memang sudah dihitung-hitung tidak mencukupi rentang waktu untuk dikerjakan, kenapa tidak dari awal,” kata Tri Sulkarnain, Minggu (09/08).
Ia menegaskan, kebutuhan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama ketika pemerintah menghadapi kendala dalam merealisasikan sebuah program.
Tri mengatakan, apabila program PAUD yang telah direncanakan akhirnya tidak berjalan, masyarakat menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya. Terlebih bagi orang tua yang memang membutuhkan fasilitas pendidikan anak usia dini di wilayahnya.
“Kalau sampai tidak jalan, pertama yang terdampak pasti orang tua yang membutuhkan kehadiran PAUD di situ,” ujarnya.
Selain berdampak terhadap masyarakat, Tri menyoroti konsekuensi lain apabila anggaran program tersebut tidak terserap. Menurutnya, anggaran yang tidak terealisasi berpotensi kembali menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
“Yang kedua, sudah pasti berpengaruh di serapan anggarannya pemerintah kota. Pasti jadi SiLPA lagi,” katanya.
Tri mengingatkan, persoalan SiLPA bukan hanya berdampak pada pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dalam menilai kemampuan pemerintah daerah memanfaatkan anggaran yang tersedia.
Ia mengaku khawatir angka SiLPA Makassar kembali tinggi setelah DPRD sebelumnya memberikan catatan keras terkait rendahnya serapan anggaran.
“Jangan sampai tinggi lagi, meninggi lagi SiLPA tahun ini,” tegasnya.
Menurut Tri, DPRD Makassar dalam rapat paripurna Laporan Pertanggungjawaban sebelumnya telah mengingatkan Pemkot Makassar agar memperbaiki serapan anggaran. Ia menyebut realisasi anggaran tahun sebelumnya hanya berada di kisaran 85 persen.
“Tahun lalu kan cuma 85 persen. Jangan sampai tahun ini terulang lagi,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan program.
Tri mengatakan setiap program yang dimasukkan ke dalam rencana kerja semestinya telah mempertimbangkan waktu pelaksanaan, kebutuhan masyarakat, hingga kemampuan menyelesaikan pekerjaan dalam tahun anggaran berjalan.
“Artinya kan orang-orang di bawahnya Pak Wali, dalam hal ini SKPD terkait, harusnya sudah berhitung. Ketika dimasukkan dalam rencana kerja, bulan berapa harus dijalankan,” katanya.
Karena itu, ia mempertanyakan alasan program yang sejak awal sudah masuk dalam rencana kerja justru berpotensi tidak terlaksana dengan alasan keterbatasan waktu.
“Kalau begini, masa sudah dimasukkan dalam rencana kerja tiba-tiba dengan alasan rentang waktu. Nah, terus kenapa dimasukkan dalam rencana kerja kalau memang tidak bisa dilaksanakan?” ujar Tri.
Ia meminta Pemkot Makassar tidak hanya berorientasi pada penyusunan program, tetapi juga memastikan setiap rencana yang telah ditetapkan memiliki skema pelaksanaan yang jelas.
Menurutnya, jika program tersebut memang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, pemerintah perlu mencari solusi agar tetap dapat direalisasikan. Sebaliknya, apabila terdapat kendala sejak awal, hal itu seharusnya telah diperhitungkan sebelum program dimasukkan dalam rencana kerja dan penganggaran.
Tri berharap Pemkot Makassar dapat memperbaiki perencanaan sekaligus meningkatkan serapan anggaran agar kebutuhan masyarakat tidak terhambat dan persoalan SiLPA tidak kembali menjadi catatan dalam evaluasi pemerintah daerah.
