Underpass Kulur Kulonprogo Sering Tergenang, Drainase Jadi Sorotan

Harianjogja.com, JOGJA — DPRD DIY melalui Komisi C menilai persoalan underpass Kulur di Temon, Kulonprogo, tidak sekadar terkait infrastruktur yang belum optimal, tetapi juga mengindikasikan adanya kelemahan pada aspek konstruksi.

Hal tersebut mengemuka setelah Komisi C melakukan peninjauan langsung ke lokasi underpass Kulur pada Senin (27/4/2026). Dari hasil kunjungan tersebut, sejumlah catatan penting muncul, terutama terkait sistem kedap air dan drainase yang dinilai tidak berfungsi maksimal.

Anggota Komisi C DPRD DIY, Lilik, menyebut masalah pada underpass terjadi di beberapa titik dalam satu jalur, sehingga membutuhkan evaluasi teknis secara menyeluruh.

“Permasalahan ini bukan sekadar proyek yang belum optimal, tetapi ada kekurangan pada konstruksi, terutama sistem kedap air dan drainase. Ini harus ditangani secara komprehensif agar aman digunakan masyarakat,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Underpass Kulur sendiri dibangun pada 2012 oleh Balai Teknik Perkeretaapian sebagai bagian dari upaya mengurangi perlintasan sebidang. Namun dalam praktiknya, fasilitas tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena sering tergenang air saat hujan deras.

Bahkan, genangan air di lokasi tersebut pernah mencapai ketinggian hingga tiga meter dan sempat menimbulkan korban jiwa. Kondisi ini membuat pengguna jalan enggan melintas karena dinilai berisiko tinggi.

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga DPUP-ESDM DIY, One Sigit Hermanto, menjelaskan bahwa status jalan di underpass tersebut merupakan jalan kabupaten.

Karena itu, penanganan dilakukan secara kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan Pemerintah Daerah DIY. Saat ini, upaya yang dilakukan masih bersifat sementara, yakni dengan mengoperasikan pompa penyedot air setiap hari untuk mengurangi genangan.

Komisi C juga menemukan permasalahan serupa pada underpass lain dalam satu jalur, seperti di Dumpoh, Kebonrejo, dan Tapen, Hargomulyo. Kondisi ini dinilai menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam perencanaan maupun pelaksanaan konstruksi.

Ke depan, kawasan tersebut direncanakan akan dilintasi proyek jalan tol Yogyakarta–YIA yang dilengkapi flyover. Namun, karena belum ada kepastian waktu pelaksanaan, solusi jangka pendek masih bergantung pada sistem pompa air.

DPRD DIY menekankan pentingnya sinergi lintas instansi, mulai dari pemerintah daerah, PT KAI hingga BBWS Serayu Opak, guna melakukan evaluasi teknis menyeluruh. Langkah ini dinilai krusial agar permasalahan tidak terus berulang dan tidak membebani anggaran daerah di masa mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.