Mensos Saiful Yusuf saat kunjungan kerja (Dok: KabarMakassar)
KabarMakassar.com — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkap sebanyak 1,4 juta penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi terlibat judi online (judol).
Setelah ditelusuri, lebih dari 1 juta kasus disebut terjadi karena rekening atau identitas penerima digunakan anggota keluarga.
“Jadi 1,4 juta penerima bansos itu terindikasi main judol. Setelah kita dalami, lebih dari 1 juta itu yang menggunakan adalah anaknya atau cucunya, bahkan keluarganya,” kata Saifullah, dalam kunjungan kerja di Sulawesi Selatan dalam rangka Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Selasa (15/09).
Saifullah mengatakan temuan tersebut menjadi salah satu persoalan dalam pemutakhiran data penerima bansos. Pemerintah tidak langsung menghapus bantuan ketika ditemukan anomali, tetapi melakukan penelusuran untuk mengetahui pihak yang sebenarnya menggunakan identitas atau rekening penerima.
Ia kemudian mencontohkan adanya lansia yang tidak menerima bansos karena data kependudukannya digunakan pihak lain untuk membeli kendaraan, aset tanah, membuat perusahaan, hingga aktivitas judi online.
“Yang seperti ini kita dalami, kita telusuri dan tetap kita beri bantuan sambil kita luruskan KTP yang dimanfaatkan orang lain,” ujarnya.
Menurut Saifullah, kesalahan data atau desil penerima masih dapat dikoreksi. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan sanggahan maupun mengusulkan kembali warga yang dinilai layak menerima bantuan.
“Kalau ada kesalahan desil, kita masih sangat memberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan atau juga mungkin diusulkan kembali untuk mendapatkan bansos,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah membuka data tersebut agar masyarakat dapat ikut mengawasi dan memperbaiki apabila terdapat kesalahan. RT dan RW hingga operator desa disebut dapat menyampaikan koreksi.
“Setiap orang boleh mengoreksi, boleh usul, boleh sanggah,” singkatnya.
Ia mengatakan laporan masyarakat, termasuk informasi yang beredar di media sosial, akan ditindaklanjuti dengan verifikasi. Penelusuran dapat dilakukan melalui sentra Kementerian Sosial maupun bekerja sama dengan pemerintah daerah.
“Setiap penyampaian oleh masyarakat, terutama di medsos, semuanya kita tindak lanjuti. Yang benar kita carikan solusi, tapi banyak juga yang setengah benar, banyak juga yang hoaks,” ujarnya.
Saifullah menyebut pemutakhiran data dalam dua tahun terakhir telah menghasilkan lebih dari 4 juta keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya belum menerima bansos.
“Lebih dari 4 juta sudah keluarga penerima manfaat baru sebagai hasil daripada pemutakhiran. Di mana 4 juta lebih itu belum pernah menerima bansos sebelumnya, sekarang menerima bansos,” katanya.
Ke depan, pemerintah juga menyiapkan digitalisasi bansos dengan penggunaan biometrik wajah untuk memastikan bantuan diterima orang yang sesuai dengan data penerima.
Menurut Saifullah, sistem tersebut telah diterapkan di Banyuwangi dan direncanakan diperluas dari 42 kabupaten/kota menjadi lebih dari 250 kabupaten/kota pada tahap berikutnya. Pemerintah menargetkan penerapan secara nasional pada tahun depan.
“Dengan digitalisasi bansos ini diharapkan sasaran kita akan lebih tepat, karena selain menggunakan mekanisme digital, di dalamnya ada biometrik wajah setiap penerima manfaat sesuai dengan data yang ada,” jelasnya.
Saifullah mengatakan akurasi data juga menjadi dasar agar kebijakan bantuan sosial ke depan dapat disalurkan secara lebih langsung kepada keluarga penerima manfaat.
“Kalau datanya sudah makin akurat, bantuan-bantuan mungkin tidak dalam bentuk barang lagi, mungkin nanti bantuannya dalam bentuk cash transfer,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah terus melibatkan masyarakat melalui agen perlindungan sosial (perlinsos) untuk membantu warga yang layak menerima bansos tetapi belum masuk dalam sistem.
“Di mana agen perlinsos ini adalah menjadi relawan, tidak ada upah, tidak ada gaji, tidak ada honor. Tugasnya hanya satu, membantu orang-orang terdekat, keluarga terdekat seperti tetangganya yang semestinya layak dapat bansos tapi belum dapat bansos dimasukkan dalam sistem,” tukasnya.
