Rapat Monitoring dan Evaluasi APBD Triwulan I (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Makassar hingga Triwulan I Tahun 2026 baru menyentuh 11,07 persen.
Dari total anggaran Rp4,2 triliun, belanja daerah yang terserap tercatat sebesar Rp465 miliar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), menilai capaian tersebut menjadi sinyal penting untuk segera membenahi pola kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama dalam menghubungkan perencanaan dan eksekusi program.
“Perencanaan itu harus jelas bagaimana bentuknya, dan setelah direncanakan, pola eksekusinya seperti apa. Jangan sampai perencanaan tidak terkoneksi dengan pelaksanaan,” tegasnya dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi APBD Triwulan I di Balai Kota Makassar, Kamis (16/04).
Ia menekankan, rendahnya dampak program pemerintah selama ini bukan semata karena anggaran terbatas, melainkan lemahnya keterkaitan antara dokumen perencanaan dan implementasi di lapangan. Karena itu, ia meminta seluruh SKPD tidak lagi hanya berorientasi pada serapan anggaran.
“Program dan kegiatan harus mampu memberikan dampak nyata, bukan sekadar habis anggaran,” ujarnya.
Selain belanja, dari sisi pendapatan daerah menunjukkan tren lebih progresif. Hingga akhir Triwulan I, realisasi pendapatan mencapai Rp1,041 triliun atau 22,14 persen dari target Rp4,7 triliun.
Kepala Bappeda Makassar, Muh. Dahyal, menyebut capaian tersebut meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di angka 20,91 persen.
“Ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan pendapatan daerah,” jelasnya.
Meski demikian, Appi justru menyoroti ketimpangan antara capaian pendapatan dan belanja tersebut. Ia mengingatkan, jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini berpotensi memicu penumpukan realisasi di akhir tahun sekaligus membuka risiko sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
“Jangan lagi kita berkejar-kejaran di akhir tahun. Kita punya waktu satu tahun, manfaatkan sejak awal dengan baik,” tegasnya.
Appi juga mengkritik proses monitoring dan evaluasi (monev) yang dinilai kerap berhenti sebagai formalitas tanpa menghasilkan keputusan konkret.
“Harus ada keputusan yang memberi tekanan agar di triwulan berikutnya ada perbaikan dan dampak nyata,” katanya.
Ia menegaskan, evaluasi kinerja ke depan harus berbasis outcome, bukan sekadar aktivitas atau laporan administratif. Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak diukur dari seberapa besar anggaran terserap, melainkan dari dampak yang dirasakan masyarakat.
“Evaluasi harus berbasis outcome, bukan sekadar kegiatan OPD. Bukan hanya apa yang kita kerjakan, tapi apa dampak yang dihasilkan,” ujarnya.
Lebih jauh, Appi meminta seluruh OPD meninggalkan pola kerja sektoral dan mulai membangun konektivitas antar perangkat daerah agar program berjalan terintegrasi.
“Yang kita harapkan bukan penilaian per OPD, tapi akumulasi dampak dari seluruh kinerja pemerintah kota,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan seperti RPJMD dan rencana kerja tahunan, agar seluruh program tetap berada pada jalur yang sama menuju target pembangunan.
Menurutnya, triwulan pertama menjadi fase krusial dalam menentukan arah pembangunan sepanjang tahun anggaran.
“Yang paling penting di triwulan pertama bukan capaiannya, tapi ketepatan arah. Kalau arah sudah benar, baru kita gas,” tukasnya.
