Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat Memberikan Sambutan di Ramah Tamah Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-80, yang digelar oleh Kementerian Agama Kota Makassar, (Dok: Ist).KabarMakassar.com – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi atas peran dan kontribusi Kementerian Agama Kota Makassar, dalam memperkuat kehidupan keagamaan dan menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus mendorong penguatan layanan keagamaan hingga menjangkau wilayah kepulauan, agar seluruh warga memperoleh pelayanan yang adil dan merata.
Pernyataan tersebut disampaikan Appi nama karibnya saat menghadiri Ramah Tamah Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-80, yang digelar oleh Kementerian Agama Kota Makassar, di Jalan Rappocini Raya, Makassar, Rabu (21/01).
“Kami menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan peran strategis Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dalam memperkuat kehidupan keagamaan serta menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk,” ujarnya.
Lebih lanjut, Appi menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus mendukung peningkatan layanan keagamaan, termasuk bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Ia mengungkapkan bahwa Pemkot Makassar telah mendorong percepatan penyediaan lahan dan penguatan sistem pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
“Saya mengapresiasi hadirnya Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Saya berharap tahun ini penyediaan lahan dan sistem pelayanan di Kepulauan Sangkarrang dapat kita resmikan bersama,” katanya.
Perluasan dan layanan KUA di kepulauan, sehingga masyarakat pulau yang jauh dari pusat kota juga dapat menikmati layanan keagamaan secara maksimal,” tambah pria yang akrab diapa Appi itu.
Ia Kementerian Agama merupakan lembaga yang sangat vital, karena mengatur bukan hanya kehidupan sosial dan administrasi umat beragama, tetapi juga menyentuh aspek moral dan spiritual masyarakat.
Menurutnya, salah satu tugas paling berat adalah tugas Kementerian Agama. Bukan hanya mengurus kehidupan duniawi, tetapi juga kehidupan beragama umat.
“Menyatukan perbedaan, melakukan pengawasan, serta mengelola urusan umat di tengah tantangan zaman bukanlah hal yang mudah,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam mendukung Kementerian Agama, terutama dalam menjaga stabilitas kehidupan beragama di tengah maraknya penyalahgunaan isu agama yang berpotensi memicu konflik sosial.
“Jika kita semua berjalan sesuai aturan dan norma agama, semuanya akan berjalan dengan baik tanpa perselisihan,” ujarnya.
Munafri juga menekankan pentingnya membangun arsitektur toleransi dan kebersamaan secara sistematis, bukan sekadar jargon.
Menurutnya, toleransi harus dibangun melalui kebijakan, program, dan aksi nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Lanjut dia, keberagaman adalah pilar. Toleransi harus menjadi menara yang menyatukan.
“Semua itu tidak muncul begitu saja, tetapi harus dibangun dengan perencanaan yang matang agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri memaparkan sejumlah program Pemerintah Kota Makassar di sektor sosial dan keagamaan.
Salah satunya adalah perluasan jaminan sosial bagi masyarakat, termasuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta penambahan jaminan hari tua bagi 41.000 orang tahun 2026 bagi warga Kota Makassar yang dibiayai melalui APBD.
“Ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan unsur keagamaan,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pesantren, sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat pendidikan keagamaan dan pembentukan akhlak generasi muda.
“Percuma anak-anak kita cerdas secara akademik tetapi tidak berakhlak. Pendidikan akhlak dan etika harus diperkuat sejak dini melalui kurikulum yang tepat,” tegas Appi.
Selain itu, Appi mengungkapkan dukungan terhadap percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kota Makassar, bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), guna memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan umat.
“Insya Allah tahun ini sertifikasi tanah wakaf dapat berjalan lebih baik. Ini menjadi bagian dari upaya kita menghadirkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan,” pungkasnya.
