Kepala Daerah Bisa Manfaatkan Program Nasional 300 Ribu Jembatan Gantung

4 days ago 9

TARUNA - hayati

PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah pusat membuka peluang besar bagi daerah-daerah untuk memperkuat konektivitas pedesaan melalui program nasional pembangunan 300 ribu jembatan gantung di seluruh Indonesia. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, meminta seluruh kepala daerah di Provinsi Sumatera Barat segera mendata kebutuhan jembatan gantung di wilayah masing-masing.

Pendataan ini dinilai penting agar daerah tidak kehilangan momentum untuk memanfaatkan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat desa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Baca Juga

Menurut Tito Karnavian, program pembangunan jembatan gantung tidak semata-mata ditujukan untuk mengganti jembatan yang rusak akibat bencana. Lebih dari itu, program ini juga menyasar wilayah pedesaan yang selama ini belum memiliki akses penyeberangan yang aman dan layak.

“Program ini bisa dimanfaatkan untuk daerah-daerah yang masyarakatnya masih harus menyeberangi sungai tanpa jembatan. Manfaatnya sangat besar, mulai dari keselamatan warga, akses anak-anak ke sekolah, hingga kelancaran aktivitas ekonomi,” ujar Tito.

Ia menekankan pentingnya data lapangan yang akurat dalam setiap usulan. Mendagri meminta kepala daerah menyusun pendataan secara cermat dan menyampaikannya melalui gubernur untuk diteruskan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.

“Presiden Prabowo ingin tidak ada lagi anak-anak yang berangkat sekolah harus mengambil risiko menyeberangi sungai. Karena itu, data yang diajukan harus benar-benar dicek di lapangan,” tegasnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumbar untuk mengoordinasikan pendataan kebutuhan jembatan gantung bersama pemerintah kabupaten dan kota.

“Ini peluang besar bagi Sumatera Barat, terutama bagi nagari-nagari yang masih memiliki keterbatasan akses. Kita akan segera berkoordinasi dengan bupati dan wali kota agar pendataan dapat dilakukan secepatnya dan usulannya bisa segera disampaikan ke pusat,” kata Mahyeldi.

Ia berharap, kehadiran program nasional ini tidak hanya memperkuat konektivitas antarwilayah, tetapi juga membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Sumatera Barat.

Read Entire Article
Jogja News Jogja Politan Jogja Ball Jogja Otote Klik News Makassar news